JAKARTA — Wakil Bupati Jember Djoko Susanto melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Djoko mengaku diabaikan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai wakil kepala daerah. Ia meminta KPK melakukan koordinasi dan supervisi untuk pembinaan serta pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih di Pemkab Jember.
“Benar ada surat terkait koordinasi supervisi,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi melalui wartawan melalui keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Budi menegaskan KPK berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang menyasar delapan area strategis.
Budi memapar delapan area strategis itu yaitu perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen ASN, penguatan aparat pengawas internal, manajemen aset (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik. “KPK juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sebagai salah satu bentuk collaborative governance melalui partisipasi aktif publik,” pungkas Budi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Djoko mengaku selama enam bulan terakhir Bupati Fawait mengabaikan tugas dan fungsi wakil bupati sebagaimana diatur Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengabaian tersebut ditunjukkan dengan tidak dilibatkannya wakil bupati dalam penyusunan kebijakan maupun agenda resmi pemerintahan. Kondisi ini dinilai menghambat penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Djoko menilai sikap bupati melahirkan sejumlah persoalan. Mulai dari pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang tumpang tindih dengan tugas wakil bupati, meritokrasi ASN yang mandek sehingga rawan KKN, hingga lemahnya fungsi Inspektorat. Ia menyinggung adanya ASN yang dipaksa mengundurkan diri pasca pemeriksaan, pengelolaan APBD yang tidak transparan, lemahnya tata kelola aset daerah, bahkan kendaraan dinas digunakan pihak yang tidak berhak. Djoko juga menyoroti terhambatnya koordinasi dengan OPD, adanya pembangkangan ASN terhadap dirinya, hingga tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler wakil bupati. (*)

