PALOPO–Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Perizinan Kota Palopo mulai mengidentifikasi dan mendata berbagai usaha khusus yang melanggar berbagai perizinan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari berbagai usaha khusus tersebut, sebagian besar bando dan billboard yang ada di kota bermotto ‘Idaman’ ini melanggar perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, Syamsuriadi Nur, menyebut, Satgas Pengawasan Perizinan Kota Palopo melibatkan beberapa instansi terkait, menemukan 90 persen usaha bando dan billboard di Palopo tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR Kota Palopo.

Bahkan, Syamsuriadi menyebut, berbagai usaha bando dan billboard yang terpasang di berbagai jalan provinsi di Kota Palopo tidak mengantongi ijin penggunaan jalan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atau unit teknis terkait di Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal aturannya, usaha billboard dan bando yang dibangun di titik jalan provinsi atau nasional patut memiliki ijin penggunaan jalan.

“Beberapa usaha khusus seperti usaha bando dan billboard di Palopo yang ditemukan melanggar mulai disurati untuk tahap pembinaan melalui instansi terkait. Misalnya, terkait pelanggaran PBG, maka Dinas PUPR melayangkan surat teguran atau peringatan pertama agar pemilik usaha melengkapi PBG-nya,” kata Syamsuriadi yang akrab disapa Anchu.

Termasuk melalui BPJN) atau unit teknis terkait di Provinsi Sulawesi Selatan menyurati para pemilik usaha bando dan billboard, lanjut Anchu, agar melengkapi ijin penggunaan jalan.

Sejauh ini, tegas Anchu, Satgas Pengawasan Perizinan Kota Palopo masih melakukan pendekatan persuasif ata tahap pembinaan kepada para pemilik usaha khusus tersebut, agar segera melengkapi berbagai persyaratan perizinannya.

“Namun jika sudah dilakukan upaya pembinaan ini, pemilik usaha tetap tidak mengindahkan surat teguran, maka tahap selanjutnya bisa dilakukan penindakan. Misalnya, jika tidak melengkapi PBG, maka usaha bando atau billboard bisa dibongkar. Kami imbau agar segera melengkapi berbagai perizinan agar tidak mendapat tindakan tegas,” tandas Anchu.

Tak hanya usaha bando dan billboard yang ditegur Satgas Pengawasan Perizinan Kota Palopo. Menurut Anchu, sebagian besar usaha rumah makan dan cafe di Kota Palopo dibangun tidak dilengkapi PBG, yang dulunya dikenal dengan sebutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). “Termasuk ada juga usaha rumah makan dan cafe dibangun tidak sesuai ukuran bangunan dengan PBG-nya. Semua ini akan ditertibkan melalui Satgas Pengawasan Perizinan,” kata Anchu.

Satgas Pengawasan Perizinan Kota Palopo melibatkan berbagai instansi, seperti DPMPTSP, Bapenda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Satpol-PP, dan lain-lain. “Kami imbau para pemilik usaha agar tertib perizinan,” imbuh Anchu. (jun)