PALOPO–Wakil Walikota (Wawali) Palopo, Akhmad Syarifuddin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palopo, meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Palopo, termasuk Bappeda Kota Palopo, memperbanyak mitra dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, untuk membantu penurunan angka stunting dan beresiko stunting di Kota Palopo.
Saran tersebut disampaikan Ome, begitu Akhmad Syarifuddin akrab disapa, disampaikan kepada Kepala Dinas PPKB Palopo, Samsil, dan Kepala Bappeda Palopo, Asmuradi Budi, saat berkoordinasi terkait program penurunan angka dan beresiko stunting di Palopo, serta program penanganan kemiskinan ekstrem di Palopo, Kamis (25/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wawali Palopo mengatakan, Dinas PPKB Palopo dan instansi terkait lainnya, mesti memperbanyak mitra dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, untuk penurunan angka stunting dan beresiko stunting.
“Seperti menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMD, pihak swasta lainnya, dan lintas sektor. Kerjasama dan kemitraan ini dapat diwujudkan melalui program kerjasama pemberian makanan bergizi, makanan tambahan, termasuk kegiatan fizik seperti perbaikan rumah tak layak huni, pembangunan sanitasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem,” kata Wawali Palopo, Akhmad Syarifuddin.
Tak hanya itu, upaya penanganan penurunan angka stunting dan beresiko stunting, Wawali Ome meminta Dinas PPKB Palopo untuk bekerjasama dengan lembaga penyedia program Presiden RI, Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di Kota Palopo saat ini.
“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi masalah serius yang patut mendapat penanganan dan perhatian serius pemerintah. Karena itu, perbanyak kerjasama dengan mitra. Termasuk program MBG,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Palopo, Samsil menyebutkan, sesuai Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Palopo tercatat 22,8 persen tahun 2024 lalu. Namun jika merujuk EPPGM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat, angka stunting di Palopo tercatat 91 balita per Juli 2025.
“Adapun data beresiko stunting, sesuai verifikasi dan validasi data, yang dilakukan BKKB tahun 2024, tercatat masih sekitar 3.000 KK di Palopo. Ini menjadi titik fokus Dinas PPKB dan Bappeda, karena terkait juga dengan penanganan kemiskinan ekstrem,” katanya. (nada)

