​PALOPO–Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai bertindak tegas terhadap oknum warga yang melakukan ‘kapling laut’ atau mengklaim tanah eks pendangkalan wilayah laut di pesisir Kota Palopo sebagai lahan milik pribadi. Tidak main-main, Pemkot Palopo menegaskan warga yang mengklaim tanah negara di wilayah pesisir Palopo, terutama di kawasan Jalan Lingkar Timur (JKT) Kota Palopo akan berurusan dengan hukum.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. HA Poci SIP MSi, dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Kepala BPN Palopo, Dinas Pertanahan, PUPR, Camat, Lurah, dan stakeholder terkait, mengatakan, Pemkot Palopo akan menindaktegas oknum warga yang mengkapling tanah negara di wilayah Jalan Lingkar Timur Palopo.

Andi Poci menegaskan, Pemkot melarang mutlak untuk memproses administrasi atau menerbitkan sertifikat di lokasi yang termasuk dalam sempadan pantai, sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2025. “Pemkot sudah berkoordinasi BPN terkait larangan penerbitan sertifikat ini,” tegas Andi Poci, Jumat (31/10/2025).

Tak hanya mengeluarkan larangan penerbitan sertifikat, Andi Poci mengatakan, Pemkot telah membentuk tim yang akan mengawal dan menjaga ketentuan RDTR dan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat kepada masyarakat mengenai batas-batas sempadan pantai.
​
“Jadi Pemkot mengingatkan masyarakat agar tidak berani keluar dari ketentuan yang ada, karena pelanggaran dapat berujung pada urusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Intinya, kita tidak melakukan administrasi terhadap lokasi yang masuk dalam sempadan pantai. Kita harus berkomitmen sesuai dengan yang ada di sini (RDTR 2025). Jangan sampai kita berurusan dengan APH,” tegas Andi Poci.
​
Sementara itu, ​Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo, Aspar, menambahkan, Camat dan Lurah diwajibkan untuk konfirmasi dengan BPN jika ingin mengeluarkan surat terkait lahan, untuk memastikan tidak ada pelanggaran sempadan pantai.
​
“Langkah ini merupakan upaya Pemkot Palopo untuk mengantisipasi pengklaiman laut dan pantai menjadi lahan milik pribadi yang berpotensi melanggar aturan tata ruang dan hukum.(***)