PALOPO — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum (FMPPH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Palopo, Kamis (31/7). Dalam aksinya, mereka mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, karena dinilai gagal menegakkan hukum secara adil dan transparan.

Massa aksi menuding adanya sistem penegakan hukum yang dapat ‘dibayar, sehingga sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Palopo, seperti proyek rehabilitasi rumah jabatan wali kota dan normalisasi sungai, tidak kunjung dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

“Kami menduga ada permainan uang dalam proses penyidikan. Selama penyidik bisa dibayar, jangan harap ada keadilan di Palopo,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.

Spanduk dan poster bertuliskan tuntutan penegakan hukum yang bersih dan transparan dibentangkan di depan gerbang Mapolres. Massa juga menyampaikan bahwa aksi ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi kepentingan masyarakat dan menjaga citra baik Polri.

“Kapolri harus turun tangan! Copot Kapolres Palopo jika tidak mampu bersikap tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.

Jenderal Lapangan aksi, Fery mengungkapkan pihaknya kecewa dengan sikap jajaran Polres Palopo yang tidak menemui massa. ” Kami kecewa dengan sikap polisi. Polisi terkesan diam. Saya tegaskan kami akan terus mengawal proses hukum atas dugaan korupsi di Kota Palopo,” katanya. Setelah melakukan aksi kurang lebih tiga jam, massa pun memilih membubarkan diri dari Mapolres Palopo. (nad)