PALOPO–Sebanyak 20 satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo terdampak penghentian operasional tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akibatnya, 4.200 siswa tidak lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun 20 sekolah terdampak terdiri dari enam sekolah dasar, dua SMP, dan 12 taman kanak-kanak. Enam SD tersebut yakni SDN 26 Pattene, SDN 15 Salolo, SD Muhammadiyah I, SDIT Harith Foundation I, SDN 30 Mattirowalie, dan SDIT Al-Hazman Wakhattab. Dua SMP yang terdampak adalah SMPN 3 dan SMPN 4 Palopo.
Sementara 12 TK meliputi TK Al-Hidayah, TK Eben Haezer, TK Kristen Maranatha, TK Lestari, TK Tunas Harapan, TK Islam Asbari Palopo, TK Al-Amin, TK Al-Hazman Wakhattab, TK An-Nuur, TK Mafaza, TKIT Harith Foundation, dan TK Popsicle Preschool.
Ribuan siswa itu sebelumnya dilayani tiga SPPG yang kini berhenti beroperasi, yaitu SPPG Wara Utara Pattene (Yayasan Humanity Yasa Tenteram) SPPG Wara Timur Malatunrung (Yayasan Matahati Tanah airku), dan SPPG Wara Timur Malatunrung 2 (Yayasan Panrita Mulia Mandiri).
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palopo, Sainal Sahid, mengatakan data tersebut diperoleh dari Bappeda Palopo. “Terdapat 20 satuan pendidikan di bawah kewenangan Disdikpora yang tidak lagi menerima MBG karena SPPG berhenti sementara,” katanya.
Sainal berharap SPPG bisa kembali beroperasi agar peserta didik dapat kembali memanfaatkan program MBG.
Penghentian sementara Dapur MBG merujuk pada Surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN Wilayah III, Rudi Setiawan, http://S.IP., http://M.Han., Nomor: 1221/D.TWS/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.
Kebijakan penghentian operasional SPPG di wilayah Indonesia Timur berlaku mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil karena SPPG tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
SPPG yang dilakukan suspend terhitung mulai 1 April 2026 di Wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” kata Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, dalam siaran persnya pada Jumat 3 April 2026 lalu. (nada)

