PALOPO–Tim terpadu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, Kamis, 27 Mei 2021, menggelar rapat konsultasi dan koordinasi terkait pemenuhan komitmen pelayanan perizinan pengadaan pembangunan.
Kegiatan ini digelar di lantai III gedung Mal Pelayanan Publik atau MPP yang dikelola DPMPTSP) kota Palopo.
Pertemuan yang dibuka Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid SE MSi, membahas sejumlah mekanisme perizinan pengadaan pembangunan di lingkup Palopo.
Jenis izin yang dibahas, di antaranya izin perumahan subsidi, izin tower (menara telekomunikasi), izin gudang industri, izin gedung sekolah, gudang rumput laut, dan beberapa perizinan lainnya.
“Mengingat perizinan sangat rentan tersandung kasus hukum, maka diimbau kepada seluruh pihak (pemohon izin) agar tetap mengikuti aturan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat. Ini demi untuk keamanan bersama,” imbuh Asisten II, Ilham Hamid.
Sementara itu secara terpisah, Plt Kepala DPMPTSP Palopo, Muh Ichsan Asharuddin S.ST, mengatakan, pihaknya selama ini dalam mengeluarkan izin selalu memiliki dan mengacu kepada landasan legal standing sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami bersandar atas kepatuhan terhadap UU No: 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di satu sisi ketika investor atau pengusaha memiliki kendala, kami memberi masukan-masukan konstruktif agar kendala administrasi di lapangan bisa teratasi dengan cepat dan tepat, karena biasanya Pengusaha itu lebih suka segala sesuatu yang tidak bertele-tele, membingungkan apalagi jika misalnya ada yang (merasa) dipersulit atau dihambat.”
“Paradigma di DPMPTSP sesuai semangat UU tersebut bagaimana birokrasi melakukan kemudahan, memfasilitasi sesuai kewenangannya, dengan tetap mengacu pada aturan dan UU yang berlaku, itu saya kira kuncinya,” ucap Ichsan saat dihubungi Kamis (27/5).
Hadir dalam rapat tersebut, Kabid Promosi DPMPTSP, Salamuddin SIp MM, beserta dengan Kabid Pengembangan SDM, Nurdin SE MSi.
Selain itu, tim terpadu yang tersebar di 14 SKPD/OPD yang berkaitan dengan pelayanan perizinan ikut dihadirkan dalam rapat konsultasi dan koordinasi.
Mereka diantaranya, Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Permukiman, PUPR, Badan Lingkungan Hidup dan lainnya termasuk DPMPTSP Palopo sendiri selaku tuan rumah.
(*)
