PALOPO–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Senin lalu, 13 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Wakil Walikota Palopo. FGD ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Palopo Nomor 100.3.4.31/UMUM tanggal 30 September 2025 tentang Penguatan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau PTSP.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah teknis pelaksanaan penguatan sistem pelayanan perizinan berbasis risiko serta memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pengampu perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.
Menurut Kepala DPMPTSP Palopo, Samsuriadi Nur, bahwa instruksi Walikota Palopo tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem pelayanan perizinan antar OPD agar proses berjalan efektif, transparan, dan tidak tumpang tindih.
Termasuk penyusunan serta pelaksanaan SOP pelayanan perizinan yang profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; Implementasi sistem perizinan berbasis digital termasuk sistem pembayaran retribusi secara elektronik; serta Penyusunan SOP penanganan pengaduan masyarakat (customer complaint procedure) yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan pemohon izin.
“Melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Kota Palopo berharap dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih modern, transparan, dan ramah investasi. Seluruh Kepala OPD atau pejabat yang menangani perizinan diminta hadir dan membawa SOP perizinan masing-masing sebagai bahan pembahasan bersama,” kata Syamsuriadi Nur, Rabu (15/10/2025).
Menurut Syamsuriadi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palopo untuk mempercepat proses perizinan berusaha berbasis risiko serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan terpadu satu pintu. (jun)

