LUTIM — Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Luwu Timur melakukan Benchmarking atau studi tiru inovasi penurunan stunting di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Rombongan TPPS Lutim yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Lutim, Hj. Puspawati Husler, diterima langsung oleh asisten Administrasi umum, Budi Rahman, di Aula Gedung Negara Sumedang, Selasa (16/05/2023).
Kabupaten Sumedang sendiri diketahui berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan yang sebelumnya 32,2 persen turun tajam sebesar 8,2 persen pada tahun 2022, hanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi (Simpati) E-Health.
Atas dasar inilah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel, Wakil Bupati Toraja Utara, Wakil Bupati Maros, perwakilan Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Wajo, dan Gowa melakukan Benchmarking di Kabupaten Sumedang.
Hal tersebut dibenarkan ketua rombongan TPPS Lutim, Hj. Puspawati Husler. Ia menjelaskan bahwa, Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan Prevalensi Stunting dibawah target nasional dan memiliki inovasi SIMPATI yang digagas bertahap dari tahun 2019.
Kepala DP2KB Lutim ini menuturkan, aplikasi ini memiliki fitur update data pertumbuhan bayi dan balita se-Sumedang, dan aplikasi ini juga diadopsi oleh Kementerian Kesehatan RI yang selanjutnya akan dipakai di seluruh Indonesia.
“Diharapkan, dengan studi tiru ini, Kabupaten Luwu Timur dapat menangani stunting dengan baik sehingga Prevalensi Stunting Lutim dapat menurun sesuai target Nasional yakni 14.00% persen. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi semua stakeholder dalam menanggulangi stunting, yang dituangkan pada program dan kegiatan,” jelas Hj. Puspawati.
Adapun TPPS Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Bapelitbangda, DP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo-SP, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (rls/roy)
