LUWU UTARA — Puluhan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat korban banjir bandang gelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Luwu Utara, Senin (10/08/2020).
Dalam aksinya, masyarakat yang mendatangi kantor Bupati menuntut beberapa hal sekaitan dengan penanganan banjir bandang, mulai dari distribusi logistik, data warga sampai dengan kejelasan status hunian bagi para pengungsi.
Koordinator aksi, Zulkifli Hatta mengatakan bahwa pemerintah telah melahirkan beberapa fakta dan masalah serta pertanyaan.
“Harusnya pekerjaan normalisasi sungai segera ditangani secara maksimal dan massif, mengingat kondisi intensitas curah hujan cukup tinggi,” ucap Hatta saat menyampaikan orasinya
Ia melanjutkan bahwa pembangunan hunian tetap belum jelas dan tidak memperhatikan kondisi mata pencaharian masyarakat, tata cara pendataan korban banjir dan proses evakuasi masyarakat terdampak sangat tidak karuan.
Selain itu, ketidakjelasan pemetaan mitigasi bencana semakin memperkeruh kondisi yang ada, hingga kejelasan penetapan status bencana belum ada, ditambah lagi hasil analisis ilmiah penyebab utama bencana banjir bandang juga tidak ada
Begitupun juga proses pendistribusian dan pelayanan sembako bantuan yang begitu buruk dan terlalu sulit hingga harus menggunakan administrasi KTP dan KK bagi warga yang memohon bantuan.
“Warga menuntut pemerintah daerah segera percepat normalisasi DAS Masamba, Radda dan Sabbang, memperjelas status kondisi rumah hunian tetap, memperjelas biaya sewa rumah sebagai pengganti Huntara, memperjelas alur proses penyaluran logistik bantuan,” kata Zulkifli Hatta.
“Selain itu, kita juga mempertanyakan penggunaan dana tanggap darurat Pemda Luwu Utara, proses pendataan status rumah korban bencana banjir, dan tentang pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana banjir,” tutupnya. (*/iys)
