PALOPO — Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, didampingi Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palopo Tahun 2026 di Aula Ratona Kantor Wali Kota Palopo.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Ketaatan Pembayaran Pajak dan Retribusi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), peluncuran aplikasi Aksara Smart Tax Payment, serta Gebyar ASN.
Dalam sambutannya, Hj. Naili Trisal menegaskan bahwa HLM TP2DD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Palopo bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Menurutnya, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efektif, dan berkualitas.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan lagi sekadar inovasi, melainkan sebuah kebutuhan. Digitalisasi pada dasarnya adalah tentang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar prosesnya mudah, cepat, aman, dan transparan,” tegas Naili.
Selain mendorong digitalisasi pelayanan publik, Wali Kota juga menekankan pentingnya keteladanan ASN dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Ia meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palopo untuk memulai kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari diri sendiri serta lingkungan kerja masing-masing.
Terkait peluncuran aplikasi Aksara Smart Tax Payment, Hj. Naili Trisal menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo atas inovasi tersebut.
Ia menargetkan mulai tahun depan, sedikitnya 90 persen transaksi pajak dan retribusi daerah di Kota Palopo dapat dilakukan secara elektronik.
“Saya minta seluruh jajaran menyusun milestone, rencana aksi, serta penguatan regulasi agar dapat dieksekusi penuh pada awal Januari tahun depan. Kita ingin meninggalkan pola kerja manual guna mencegah inefisiensi dan fraud,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, perbankan, Bank Indonesia, hingga dunia usaha, untuk memperkuat kolaborasi dan mengikis ego sektoral.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pihak.
“Kolaborasi harus terus diperkuat. Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sistem pelayanan dan pengelolaan transaksi daerah yang lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
