PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh jajaran terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah Tahun 2025.
Rakor ini digelar secara daring dari Ruang Kerja Walikota Palopo dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Rakor ini merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan Kemendagri untuk memastikan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan percepatan pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif Kepala Daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang akhir tahun.
Termasuk Kepala daerah diimbau untuk mewaspadai dan memprioritaskan pengendalian harga komoditas pangan utama yang menjadi penyumbang terbesar inflasi, seperti beras, bawang merah, cabai, dan daging ayam ras.
Mendagri meminta Pemda untuk secara konsisten melaksanakan enam langkah konkret pengendalian inflasi, di antaranya rutin menggelar pasar murah (Gerakan Pangan Murah), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, menjalin kerja sama antar daerah (KAD) penghasil komoditas, mencairkan dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi harga.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau Kepala Daerah agar menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan dan mengalihkan anggaran tersebut untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan pengendalian harga.
Selain inflasi, Rakor ini juga mengevaluasi sejauh mana dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis Nasional.
Mendagri mendorong Pemda, termasuk Kota Palopo, untuk memberikan kemudahan dan insentif, seperti pembebasan atau keringanan biaya perizinan (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah.
Pemerintah daerah diminta untuk mempercepat pendataan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi MBR serta mengalokasikan anggaran daerah untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kehadiran jajaran Pemkot Palopo dalam rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Mendagri demi menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan hunian yang layak di Kota Palopo. (***)

