PENANTIAN panjang tenaga honorer Kota Palopo untuk dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu (PPPK PW) akhirnya tiba. Sebanyak 3.235 orang PPPK PW dilantik Walikota Palopo, Hj Naili Trisal, di Lapangan Pancasila, Selasa (23/12/2025).
Dalam pelantikan ini, Walikota Naili secara simbolis menyerahkan SK dan NIP sebanyak 10 PPPK PW. Dan usai dilantik, para PPPK PW ini antri mengambil Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai PPPK PW. Suasananya sangat ramai lantarannya banyaknya PPPK PW dari berbagai instansi sejajaran Pemkot Palopo yang ikut antri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Irfan Dahri, menjelaskan bahwa masih terdapat 65 orang dari total 3.300 PPPK PW Palopo yang belum menerima SK. Hal tersebut disebabkan karena masih tertahan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI akibat pertimbangan teknis.
“Belum terbitnya NIP sebanyak 65 orang ini terkendala aplikasi. Secara nasional sekitar 1,5 juta PPPK PW yang diangkat sehingga proses penerbitan NIP sedikit terhambat. Namun Insya Allah, dalam bulan ini juga NIP mereka akan diterbitkan,” kata Irfan Dahri.
Terkait besaran penghasilan PPPK PW, Irfan menyebutkan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai besaran gajinya. Untuk itu, kata dia, penghasilan PPPK PW masih mengacu pada besaran honor yang diterima sebelumnya di tahun berjalan.
Sementara untuk tunjangan, pemerintah memberikan hak yang sama seperti PPPK Penuh Waktu dan PNS, meliputi Jaminan Kesehatan (Jamkes) dan fasilitas Taspen seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM).
Dikatakan Irfan Dahri, PPPK PW setelah dilantik dan menerima NIP hendaknya bekerja sesuai aturan birokrasi, sama seperti ASN dan PPPK penuh waktu. “Mereka juga wajib ceklok untuk absensi harian guna meningkatkan kedisiplinan kerja. Kalau tidak taat aturan, maka SK mereka bisa saja tidak dilanjutkan tahun depan,” pesan Irfan Dahri.
Lebih jauh Irfan Dahri menegaskan bahwa masa berlaku SK PPPK PW hanya satu tahun. Untuk itu, PPPK PW diiminta menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab. “Jika disiplin dan kompeten, kontrak akan dilanjutkan. Namun jika tidak disiplin dan tidak berkompeten, kontrak dapat diputus,” katanya.
“Evaluasi kinerja akan dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). PPPK Paruh Waktu juga akan memiliki akun sendiri menggunakan NIP, sama seperti PPPK Penuh Waktu dan PNS, dengan evaluasi kinerja yang dilakukan secara harian, bulanan, triwulan, hingga tahunan,” katanya.
Irfan menambahkan, kedepan tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Pengadaan tenaga kerja hanya dilakukan melalui skema PPPK atau outsourcing untuk tenaga kebersihan, keamanan, dan sopir. “Jadi tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer, kecuali outsourching,” katanya. (nada)

