WALMAS — Sejak setahun terakhir ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar warga Luwu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang warga Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya mendapati pembayaran pajak yang cukup signifikan. ” Dulu saya membayar PBB sebesar Rp 200 ribu untuk lahan sawah. Saya heran, sekarang naik menjadi sekitar Rp 600 ribu,” katanya kepada Koran SeruYA, Rabu (03/09/2025).

Dia mengaku cukup sulit untuk membayar PBB sebesar itu. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian tidak menentu. ” Saya berharap, pemimpin Luwu yang baru Pata-Dhevy meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena bukan hanya saya, banyak diantara warga juga kesulitan membayar PBB sebesar itu,” katanya.

Sementara itu, Bupati Luwu, Patahudding, didampingi Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, memimpin rapat monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025 di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Rabu (3/9/2025).

Rapat membahas sejumlah agenda, antara lain monev PBB-P2 Tahun 2025, identifikasi SPPT PBB-P2 masyarakat menengah ke bawah yang terdampak penyesuaian NJOP, evaluasi pembayaran PBB-P2 secara non-tunai, persiapan pembukaan Posko Aduan PBB-P2 di Kantor Kecamatan, serta respon atas isu yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Sulaiman, Kepala Bapenda, Sofyan Thamrin, serta camat se-Kabupaten Luwu. Bupati Luwu menjelaskan rapat tersebut merupakan langkah responsif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika masyarakat. “Disampaikan kepada masyarakat bahwa sejak awal kami bersama Pak Wakil Bupati sudah berkomitmen untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak,” kata Patahudding.

Patahuddin juga menyampaikan, pemerintah daerah sangat memahami kegelisahan masyarakat, dan telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang berlandaskan regulasi dan kondisi di lapangan. “Kebijakan ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan stabilitas di Kabupaten Luwu,” tegasnya.

Adapun kebijakan dimaksud yang telah ditetapkan: Pembebasan PBB-P2 tahun anggaran 2025 bagi masyarakat miskin ekstrem dan Legiun Veteran RI, Evaluasi tarif secara bertahap, khususnya untuk objek pajak yang mengalami penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2025, disertai pembukaan posko pengaduan PBB-P2 di 22 kecamatan.

Keringanan, penundaan, penghapusan denda, dan relaksasi pembayaran, termasuk kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi pada tahun berjalan, yang akan diberikan pada tahun berikutnya dalam bentuk pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi bersama tokoh masyarakat, DPRD, dan perwakilan wajib pajak untuk mencari solusi yang adil serta memperluas pemahaman manfaat PBB-P2. Peninjauan kembali kenaikan kelas tanah dan NJOP sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dengan kemampuan masyarakat.

” Pemerintah Kabupaten Luwu selalu berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat, seraya mengajak seluruh elemen bersama-sama menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas daerah,” tegasnya. (*)