LUWU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu berhasil menangkap pengembalian uang negara sebesar Rp464.699.500 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Program Pekerjaan Prasarana dan Sarana Pertanian Optimalisasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Luwu.

Kegiatan penyerahan dan penitipan dana digelar di Kantor Kejari Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, pada hari Kamis (12/3).

Humas Kejari Luwu, Prasetyo Purbo menjelaskan uang yang dikembalikan berasal dari selisih penggunaan anggaran oleh 43 kelompok tani penerima bantuan.

Penyelidikan perkara ini dimulai sejak 4 Maret 2026 setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Dalam proses penyelidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait, termasuk kelompok tani penerima bantuan. Dari hasil pendalaman, para kelompok tani bersedia mengembalikan sisa dana yang sebelumnya mereka kuasai,” ujar Prasetyo.

Program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dilaksanakan oleh Dinas Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dan disalurkan kepada kelompok tani di Luwu.

Nilai bantuan per kelompok bervariasi, mulai dari Rp60 juta hingga Rp200 juta, yang digunakan untuk pembuatan parit, sumur bor, dan irigasi guna mendukung optimalisasi lahan non rawa.

Diketahui terdapat 44 kelompok tani penerima bantuan, namun hanya 43 kelompok yang masih menguasai sisa dana kegiatan.

Plt. Kasi Pidana Khusus Kejari Luwu, Budi Utomo menyampaikan sebelumnya para kelompok tani telah menandatangani surat pernyataan anggaran yang diterima telah habis digunakan.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik, ditemukan masih ada sisa dana yang belum digunakan sesuai laporan,” jelasnya.

Uang yang telah diamankan akan disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Selama penyelidikan, penyidik telah memeriksa sebanyak 48 orang saksi.

Pengembalian kerugian negara dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dari Jampidsus tahun 2018 serta instruksi Jaksa Agung terkait upaya pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. (Ayonk/Wahdi)