MAKASSAR — Sebanyak delapan usulan proyek prioritas akan diakomodir Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Rabu, 30 Maret 2022.
Hanya saja, dari empat daerah di Tana Luwu, tak ada satu pun yang kebagian dari ‘kue pembangunan’ pembangunan tersebut.
Adapun proyek yang diakomodir di tahun 2023 sebanyak delapan usulan proyek diterima ialah Pembangunan Jalur KA Makassar-Parepare, Pembangunan dan Jaringan Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (Kwh Gratis) di Sulsel, Pembangunan Bandara Buntu Kunik (Kabupaten Tana Toraja), Pengembangan/pembangunan bandar Udara Arung Palakka Bone, Pembangunan Bendungan Jenelata (Kabupaten Gowa), Pembangunan Embung untuk Mendukung Kawasan Pariwisata (Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Toraja), Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin, Pengembangan Pelabuhan (Kabupaten Barru).
Kendati demikian, asa untuk menikmati ‘kue pembangunan’ Sulsel untuk masyarakat Tana Luwu masih ada. Sebab sebanyak 10 proyek sedang dibahas di tingkat DPR dan DPRD. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengharapkan agar 10 program yang dalam pembahasan mendapat dukungan dari DPR/DPRD.
“Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih. Dari Pemerintah Pusat, Bapak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian. Tadi disampaikan di 2023 delapan program usulan delapan diakomodir dan 10 dalam pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan anggota DPR bisa membantu kita dan DPD nantinya,” jelasnya.
Termasuk Proyek Kereta Api Makassar-Parepare perencanaan bulan Oktober 2022 bisa dioperasikan. Bersama PT Kereta Api Indonesia melakukan konsorsium pengoperasian dan pengadaan gerbong kereta api bersama Perseroda Sulsel.
Ia menegaskan, pentingnya musyawarah dan koordinasi serta sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota agar program dapat berjalan.
“Musrembang Provinsi ini dijadikan tempat menyampaikan pokok pikiran kepada provinsi yang saat ini dalam tingkat RKPD untuk 2023. Momentum inilah untuk melakukan pengimputan. Masukan kepala daerah dan daerah perlu untuk menyatukan program,” ujarnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika menyampaikan pokok pikiran DPRD sebagai amanah yang dibawa anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing sebagai bukti komitmen melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan.
“Usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulsel Tahun Anggaran 2023 untuk pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, sebanyak 5.734 usulan dari 85 anggota dan telah tervalidasi untuk diteruskan ke Musrembang sebanyak 5.398 usulan dan tidak tervalidasi 336 usulan,” sebutnya.
Pokok-pokok pikiran dewan hasil penjaringan aspirasi yang disepakati dalam rapat Paripurna DPRD 8 Maret 2022 lalu.
