KORANSERUYA.COM–Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai disterilkan pihak Polres Palopo, sejak Minggu (10/4/2022) sore. Jalan utama di depan Kantor Dewan dipasangi kawat berduri sehingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan bermotor.
Tak hanya itu, aparat gabungan Brimob bersama personel Polres Palopo telah bersiaga di sekitar Kantor DPRD, sebagai bentuk pengamanan jelang demo akbar 11 April 2022.
Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman turun langsung memantau langsung pemasangan kawat berduri di depan Kantor DPRD Palopo. Sejumlah pejabat Polres Palopo juga turun langsung memantau persiapan pengamanan demo akbar 11 April, yang akan dipusatkan di Kantor DPRD Palopo.
“Kita akan mengawal aksi demo adik-adik mahasiswa. Tentunya kita harapkan, adik-adik mahasiswa saat unjukrasa tetap tertib, tidak anarkis, dan mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi,” kata Kapolres Palopo, AKBP Muh Yusuf Usman disela-sela pemantauan pemasangan kawat berduri di depan Kantor DPRD Palopo.
Tanpa menyebut kekuatan personel pengamanan, AKBP Muh Yusuf Usman mengatakan, pihaknya akan diback-up personel Brimob. “Kita harapkan, aksi unjukrasa 11 April 2022 tetap berlangsung aman, damai, dan tidak ricuh,” harap Kapolres.
Diketahui, Badan Eksekutif Indonesia se-Indonesia (BEM SI) akan berunjuk rasa pada Senin, 11 April 2022, di sekitaran Istana Merdeka. Demo juga akan berlangsung di berbagai daerah di Tanah Air, termasuk di Kota Palopo. Tuntutan demo akbar 11 April ini seragam, salah satunya Presiden Jokowi didesak bersikap tegas menolak penundaan Pemilu dan masa jabatan tiga periode.
BEM berbagai perguruan tinggi di Kota Palopo, dari penelusuran KORAN SERUYA, Minggu (10/4/2022), akan ikut berunjukrasa. Titik fokus aksi unjukrasa ini dipusatkan di Kantor DPRD Kota Palopo. Tapi sebelum berunjukrasa, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota ‘Idaman’ ini akan long march dari beberapa titik. Kabarnya, setiap BEM yang ada di Palopo akan long march dari kampus masing-masing.
Dari surat pemberitahuan yang diajukan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) ke Polres Palopo, kemarin, disebutkan jumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang akan ikut dalam aksi unjukrasa 11 April 2022 tersebut, mencapai 3.550 orang. Surat tersebut ditandatangani Korlap Aksi, Mustafa, dan Muharto selaku wakil Korlap.
Dalam suratnya, Ampera menyampaikan 7 tuntutan. Diantaranya, pertama mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara. Kedua, menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan
Ketiga, menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan. Termasuk mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.
Terkait demo mahasiswa di Palopo, informasi dihimpun KORAN SERUYA, beredar imbauan kepada para pejabat di daerah ini agar tidak mengendarai mobil dinas pada Senin, 11 April. Dikhawatirkan aksi unjukrasa tersebut berakhir chaos, sehingga demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, para pejabat diimbau agar berkantor tidak mengendarai mobil dinas. “Iya, ada imbauan seperti itu. Semacam antisipasi saja, karena dikhawatirkan aksi unjukrasa chaos atau ricuh,” kata salah seorang Kadis di jajaran Pemkot Palopo kepada media ini, enggan dilansir identitasnya.
Diketahui, BEM SI akan menggelar aksi demo serentak di sejumlah kota di tanah air pada Senin, 11 April 2022. Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan peserta aksi demo 11 April 2022 ialah para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengingatkan aparat untuk tidak membawa peluru tajam saat melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022. “Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” kata Mahfud MD dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube akun Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4/2022) lalu.
Termasuk Mahfud MD berharap mahasiswa mematuhi aturan ketika mengikuti demonstrasi. “Dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum,” kata Mahfud.
BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi demo 11 April. Namun secara umum, ada 6 tuntutan. Selain menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok. Juga mendesak pemerintah memberikan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat.
Pemerintah juga didesak membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi demo 11 April juga mendesak Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegas terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tuntutan demo mahasiswa ini juga mendesak Presiden Jokowi mengusut kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri. Dari bermacam aspirasi itu, tuntutan utama aksi demo 11 April ialah menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. (hwn)
