PALOPO–Walikota Palopo, HM Judas Amir, meminta kepada seluruh insan kesehatan dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Palopo, agar memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
Termasuk para pengelola rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan Puskesmas diingatkan agar memprioriotaskan penanganan pasien demi kemanusiaan, sehingga tidak ada pasien yang telantar atau tidak ditangani saat berada di pusat pelayanan kesehatan di Kota Palopo.
Pesan tersebut disampaikan Judas Amir, saat membuka kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 tingkat Kota Palopo, di Lapangan Pancasila, Sabtu (5/11/2022) lalu.
“Ada kejadian baru-baru ini, dimana seorang pelajar SMP korban pengeroyokan teman-temannya, tidak ditangani bagus gegara tidak tertanggung BPJS Kesehatan. Kejadian ini sangat memalukan bagi dunia kesehatan di Kota Palopo, sehingga saya meminta Inspektorat turun tangan menyikapi permasalahan ini,” kata Judas Amir, serius.
Ditegaskan Judas Amir, jika oknum dokter yang menangani pasien tersebut melakukan kesalahan prosedural pelayanan kesehatan, maka sebagai walikota, dirinya akan memberikan sanksi tegas. “Sudah ditangani. Kita akan berikan sanksi tegas kalau ada kesalahan prosedur pelayanan medis didalamnya,” tegas Judas Amir.
Dikatakan, sejak menjabat walikota mulai periode pertama hingga kedua, pemerintahannya memprogramkan pelayanan kesehatan paripurna. Salah satu bentuk nyata dari program ini, setiap tahunnya dialokasikan anggaran puluhan miliar melalui APBD Kota Palopo, untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga Kota Palopo. Subsidi APBD ini untuk layanan kelas III BPJS Kesehatan.
“Dengan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya kita gulirkan melalui APBD, saya tidak menginginkan adanya warga Palopo yang tidak terlayani baik, terkait pelayanan medis di rumah sakit dan puskesmas, termasuk rawat inap,” tegas Judas Amir.
“Sehingga kejadian yang dialami salah satu warga Palopo, pelajar korban pengeroyokan yang dikeluarkan orangtuanya dari RS Palammai Tandi lantaran tidak tertanggung BPJS Kesehatan, sangat disayangkan. Ini menodai program kesehatan gratis paripurna di Kota Palopo,” lanjut Judas Amir.
Masih ditegaskan Judas Amir, untuk apa Pemkot Palopo mengalokasikan anggaran puluhan miliar setiap tahunnya untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan layanan kelas III kepada puluhan ribu warga Kota Palopo, jika masih ada warga tidak menikmati program tersebut. “Kita juga akan evaluasi kerjasama Pemkot dengan BPJS Kesehatan,” tandas Judas Amir. (***)
