PALOPO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo mengeluhkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru cair Rp 1 miliar. Hingga saat ini, KPU Kota Palopo baru menerima anggaran pilkada Rp1 miliar dari pemerintah Kota Palopo dari Rp23 M yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Itu urusan Pemkot,” kata Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin saat ditanya terkait anggaran pilkada tahun 2024 yang hingga saat ini belum dibayarkan sesuai yang tertuang dalam NPHD.
Berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam NPHD, Pemerintah Kota berkewajiban mengalokasikan anggaran Rp 23 M untuk pilkada 2024. Anggaran pilkada ini dibayarakan dalam dua tahap.
Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp 9,2 M yang sudah harus direalisasikan pada Desember 2023. Sementara tahap dua sebesar 60 persen atau Rp Rp 13,8 M direalisasikan pada Mei 2024. Namun hingga saat ini yang terealisasi baru Rp 1 M.
Pencairan tahap pertama yang seharusnya Rp 9,2 M, Pemkot Palopo hanya mentransfer Rp 1 M ke rekening KPU Kota Palopo dengan catatan, kekurangan Rp 8,2 M akan direaliasaikan pada Januari 2024.
Namun hingga saat ini belum ada penambahan oleh Pemkot Palopo. “Kami beberapa kali menemui walikota untuk menanyakan pencairan anggaran pilkada. Terakhir, sebelum lebaran, Pak Wali berjanji akan mengupayakan pencaiaran anggaran pilkada pada pertengahan April 2024. Namun hingga saat ini belum ada realisasi,” katanya.
“Saat ini kami fokus untuk menyusun program kerja dan melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” jawab Irwandi saat ditanya apakah akan kembali menemui wali kota untuk mempertanyakan belum dicairkannya anggaran pilkada secara keseluruhan.
Irwandi menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan bersurat ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan agar menfasilitasi pencairan anggaran pilkada melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
Dia juga berharap agar Pemerintah Kota Palopo bisa lebih serius dalam menyukseskan pilkada di Kota Palopo. “Kenapa saya katakan pemkot tidak serius, karena pemkot tidak memasukkan anggaran pilkada dalam skala prioritas. Bayangkan saja, ketika kami bersama Ketua Bawaslu Kota Palopo menemui Kepala BPKAD Kota Palopo mempertanyakan tidak dicairkannya sisa anggaran tahap pertama pada bulan Januari lalu,” ujarnya.
“Beliau (Kepala BPKAD Palopo) menjawab bahwa pihaknya lupa memasukkan anggaran pilkada sebagai salah satu mata anggaran yang harus dibayarkan pada Januari 2023. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami,” tambah Irwandi.
Walau anggaran ada kejelasan terkait pencaiaran anggaran dari pemkot, Irwandi menayatakan bahwa pihaknya tetap fokus menyusun program kerja dan melaksanakan setiap tahapan pilkada berdasarkan anggaran yang tersedia.(*)
