BELOPA — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu di semester pertama atau enam bulan terakhir ini masih rendah. Leletnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggenjot setoran PAD ke daerah dinilai menjadi pemicu utamanya. Pasalnya, PAD yang semula ditarget Rp 159,629 miliar di awal tahun 2024, hingga awal Juni kini realisasinya baru Rp 27,819 miliar. Rasio pencapaiannya bahkan belum menyentuh 50 persen.
“Belum capai 50 persen pada semester pertama atau enam bulan pertama tahun ini,”kata Kepala Bapenda Luwu, H Sofyan Thamrin, Rabu (11/7/2024) kepada wartawan.
Diungkap Sofyan, Dinas Perdagangan belum sama sekali memberikan kontribusi atas retribusi pasar rakyat. Butuh kerja keras dan kolaborasi semua OPD dalam mengejar Rp 131,810 miliar yang tersisa. Menurut Sofyan, jika dibanding tahun lalu, ada penurunan capaian secara signifikan, meski demikian pihaknya tetap otimisi mampu memenuhi target hingga akhir Desember 2024 nanti.
“Kita meminta semua organisasi perangkat daerah genggot PAD agar lebih aktif dalam melakukan penagihan dengan turun langsung ke lapangan memungut retribusi,” tegas Sofyan.
Sementara itu Pj Bupati Luwu Muh Saleh saat menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 di aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Selasa (2/7/2024) lalu mengharapkan, perhatian serius dari seluruh Kepala OPD pengelola PAD terhadap capaian realisasi PAD terhitung tanggal 1 Januari hingga 30 Juni tahun 2024. Menurutnya, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam percepatan penerimaan PAD, sehingga terjadi peningkatan PAD disetiap tahunnya.
“Masalah bagi kita memang terkait dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran kita ini masih bertumpu kepada dana transfer dari pusat. Ini yang harus kita dorong terus bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu. Jika sumber PAD ini bisa kita optimalkan seluruh potensi yang ada, 200 miliar pun bisa kita targetkan di tahun 2025,” tutur Saleh.
Ia mengingatkan, realisasi pajak dan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepala OPD pengelola PAD. Begitu pula kepada Camat dan Kepala Desa terkait dengan PBB P2.
“Saya mengharapkan rapat monitoring dan evaluasi pertama kita di tahun anggaran 2024 ini bisa dijadikan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja terkait dengan realisasi pajak dan Retribusi. Masih ada beberapa OPD yang capaiannya dibawa 50% hingga bulan Juni. Kepada OPD yang 100% capaiannya, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi,” kata Saleh. (mat)
