PALOPO–Program bantuan sosial (Bansos) terutama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Dinas Sosial Kota Palopo mulai diplotisir untuk kepentingan politik jelang hari ‘H’ pencoblosan Pilkada Palopo 2024. Sejumlah oknum pendamping PKH di Kota Palopo mengancam akan dikeluarkan sebagai penerima PKH jika tidak memilih calon walikota tertentu.
Salah seorang pendamping PKH di Kecamatan Telluwanua bernama Surianto kini diadukan ke Bawaslu Kota Palopo karena diduga mengancam penerima PKH di Telluwanua untuk dikeluarkan sebagai penerima PKH jika calon walikota yang didukungnya tidak dipilih.
Karena keberatan dengan ancaman tersebut, penerima PKH ini melaporkan Surianto, warga RT 2 RW 7 Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, ke Bawaslu Kota Palopo, Rabu (16/10/2024).
“Saya diancam akan dikeluarkan sebagai penerima PKH kalau tidak memilih calon walikota yang didukungnya. Saya dipaksa memilih calon walikota yang didukungnya,” kata pelapor, Roman.
Saat mendatangi Kantor Bawaslu Kota Palopo, Roman didampingi keluarganya dan membawa beberapa saksi.
“Saya tahu program PKH adalah bansos dari Pemerintah Pusat yang tidak ada kaitannya dengan calon walikota. Makanya saya sangat keberatan dan tidak terima diancam akan dikeluarkan sebagai penerima PKH hanya karena saya tidak bersedia memilih calon yang didukung pendamping PKH,” katanya.
Pria usia 64 tahun ini, dalam pelaporannya di Bawaslu, menceritakan, pengancam dialaminya pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 jelang waktu magrib, sekitar pukul 18.20 WITA di depan rumahnya.
Pelapor juga mengatakan jika saat itu ia sedang bersantai didepan rumah, namun tiba – tiba Surianto selaku pendamping PKH datang meminta Kartu Keluarga dan Nomor Handphone untuk di data. “Pendataan itu untuk mengumpulkan suara dukungan salah satu paslon walikota dan wakil walikota,” kata Roman.
Pelapor juga menjelaskan pada petugas Bawaslu jika dirinya diminta untuk menyerahkan datanya, apabila tidak memberikan maka bantuan PKH-nya akan dicabut. Namun, ia kembali mengatakan jika dirinya bukan penerima bantuan PKH melainkan Kartu Gesek.
Sementara itu, menurut saksi mata Novalia, saa itu dia sedang berada di depan rumahnya yang bertepatan dengan rumah pelapor.
Ia mengaku jika menyaksikan percakapan antara pelaku dan pelapor. Merasa curiga, Novalia pun mengambil rekaman video singkat melalui ponselnya. Setelah itu ia pun segera menghubungi anak sang pelapor, yakni Noviani untuk memberikan informasi terkait hal yang terjadi pada rumah pelapor.
Noviani yang dihubungi pun merasa tak terima sang ayah yang didesak dan memaksa untuk memilih salah satu paslon. Ia menjelaskan bahwa terduga yang diduga melakukan hal tersebut
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana mengatakan jika pihaknya akan dilakukan kajian atau penelusuran sesuai dengan prosedur yang ada. “Aduannya sudah kami terima, kita akan proses,” katanya.
Kasus dugaan program PKH dijadikan alat politik untuk memilih calon walikota tertentu di Kota Palopo bukan baru yang pertama ini yang mencuat ke publik. Sebelumnya juga seorang pendamping PKH di Kelurahan Surutanga bernama Suriani juga melakukan hal yang sama. Bahkan mencuat ke publik jika pendamping tersebut membawa-bawa nama Pj Walikota Palopo, Firmanza DP, termasuk Kadis Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid.
Nama penjabat Walikota Palopo terseret dalam politisasi penerima bantuan PKH yang melibatkan pendamping PKH bernama Suriani di Kelurahan Surutanga itu, mencuat melalui pesan chat grup What’app yang sempat viral di media sosial. Dalam isi percakapan chat WA tersebut, para penerima PKH di Palopo diarahkan untuk mendukung paslon walikota tertentu yang diarahkan oleh Suriani.
Dalam percakapan di grup WhatsApp yang beredar tersebut, peserta PKH diarahkan untuk mendukung salah satu paslon, dengan ancaman akan dilaporkan kepada Pj Walikota Palopo Firmanza DP jika tidak mengikuti arahan.
“Tabe, ibu-ibu transparan mika sekarang yang tidak ikut memilih Cawalkot ***, diminta langsung dari pak walikota,” tulis akun WA atas nama Suarni.
“Tabe sekali kalau nama ta saya serahkan ke pak walikota dan dilanjutkan kepada pendamping PKH. Dan kalau kita tidak percaya, chat langsung meki (bahasa palopo artinya kamu) ke ibu pendamping,” sambungnya.
Penjabat Walikota Palopo, Firmanza DP sendiri sudah berulangkali membantah kabar keterlibatan dirinya mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon, seperti yang dimaksud pada isi pesan singkat yang viral tersebut.
“Saya tidak pernah ketemu sama kelompok PKH, tidak betul kalau ada arahan seperti itu,” tegas Firmanza. (put)
