PALOPO — Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Honorer Palopo menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menuntut agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pembayaran gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP).
Massa aksi berkumpul dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Massa membawa spanduk yang berisikan tuntutannya. Demonstran secara bergantian melakukan orasi lewat pengeras suara. Sejumlah aparat kepolisian satpol PP tampak berjaga di depan kantor DPRD Palopo.
“Tujuan kami ke sini, kami butuh kejelasan, serta diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kalaupun belum bisa, minimal PPPK paruh waktu dan diberi upah sesuai UMP,” ujar Ketua Forum Honorer Palopo, Ahmad, Senin (3/1/2025).
Massa aksi merupakan gabungan dari para PPPK paruh waktu guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintahan. Menurutnya, status paruh waktu yang diberikan kepadanya tak ada bedanya dengan status honorer. “Minimal sesuai UMP lah, Rp 3.600.000 rupiah, atau berikan kami kejelasan upah secara rata-rata, saat ini tidak ada bedanya saat kami masih honorer,” katanya.
“Selama ini kan beda-beda ada yang cuma Rp 200.000 sampai Rp 500.000, nah kami menuntut disetarakan dan diratakan dengan layak,” sambung Ahmad. Ahmad menjelaskan jumlah honorer Palopo yang lulus PPPK penuh waktu hanya sebanyak 200 orang. Sementara yang mendaftar sebanyak 2.702 honorer.
“Nah sisanya itu masuk masuk dalam PPPK paruh waktu. Selain itu, banyak juga teman dari pegawai swasta yang tidak bisa masuk dalam database BKN, itu juga alasan kami ke DPRD ini,” jelasnya. Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil yang menerima pengunjukrasa mengaku akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna membicarakan tuntutan massa aksi. (nad)
