PALOPO–Walikota Palopo diwakili Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs Firmanzah DP, S.H.,M.Si menghadiri rapat kemitraan dan pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta mempermudah koordinasi antara instansi, BPJS Kesehatan menggelar rapat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga/instansi, rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan, Rabu, 23 September 2020.
Sekretaris Daerah Firmanzah DP menyampaikan dengan adanya forum yang dibentuk, sehingga melakukan pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan terutama kaitannya dengan BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah kendala-kendala yang kita alami selama ini dengan adanya forum ini kita carikan solusinya kemudian kita atasi permasalahan tersebut,” ujarnya.
Beberapa hal yang disampaikan Sekda pada kesempatan tersebut yaitu kemarin telah dibahas di kantor DPRD mengenai upah PPAS yang dimana salah satu item untuk pembayaran BPJSK kesehatan sudah aman dan sudah disepakati, adapun terkait kendala dan masalah akan ditindaklanjuti oleh Kadis Kesehatan.
“Mengenai Covid-19, alur dan mekanismenya sudah jelas, adapun masalah dan kendala yang terjadi akan kita carikan solusinya sehingga penanganan Covid-19 bisa berjalan dengan baik”.
Firmanzah juga menyampaikan di tanggal 21 September 2020 Gubernur telah memberikan surat untuk ketua gugus tugas Covid yang inti dari surat tersebut bagaimana pemerintah pusat sudah mengambil strategi untuk mengurangi isolasi mandiri di rumah.
“Jadi gubernur akan melanjutkan isolasi di Makassar yaitu program wisata Covid, karena kemarin sempat ada berita kalau wisata covid akan dihentikan.”
Lanjutnya Firmanzah yang mewakili Walikota akan menindaklanjuti surat gubernur tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Taufiq, M.Kes menyampaikan terbaik BPJS kesehatan untuk masyarakat yang belum diaktifkan BPJS kesehatanya agar diproses.
“Karena banyak keluarga kami yang sakit dan tiba-tiba tidak aktif BPJSnya dan ini menjadi kendala teman teman yang ada di Puskesmas,” katanya.
Lanjutnya Taufiq menegaskan, bahwa pada bulan Maret Walikota telah menyampaikan semua data yang terdaftar di BPJS Kesehatan sudah rampung karena semua data yang diambil dari RT/RW. Akan tetapi ketika ada yang sakit ternyata BPJSnya tidak aktif.
Kadis kesehatan Taufiq berharap kepada Sekretaris Daerah Firmanzah untuk melakukan pertemuan kembali kepada RT/RW terutama Dukcapil mengenai jumlah penduduk yang ada di Palopo dan mengenai BPJS masyarakat yang belum aktif
Dalam rapat tersebut hadir Ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Palopo, Drs H Baharman Supri MM, para Direktur Rumah Sakit Palopo, serta pimpinan perangkat daerah terkait. (hms/iys)
