PALOPO — Belum sepekan dilantik menjadi Penjabat Walikota Palopo, Asrul Sani, mulai mendapat kritikan dari anggota DPRD Palopo. Kritikan tersebut disampaikan legislator Partai Gerindra, Budirani Ratu, saat acara paripurna pengesahan APBD Perubahan, Sabtu (30/09/2023).
” Kami meminta kepada penjabat walikota untuk menjaga netralitasnya. Kami melihat dalam menjalankan aktivitas pemerintahan selama beberapa hari ini, Pj cenderung membawa-bawa ketua parpol. Termasuk mereka yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan,” katanya.
Budi Ratu mengatakan Penjabat Walikota bukan jabatan politis hasil pilkada. Penjabat ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawal pemerintahan dan menciptakan suasana sejuk dan damai jelang pemilihan legislatif. ” Kondisi tentu tidak aman jika penjabat walikota tidak menjaga netralitasnya. Biarlah untuk hal-hal yang sifatnya politis, tugas kami di DPRD. Mari kita bersama menjaga kondisi Kota Palopo agar tetap kondusif,” kata legislator dua periode ini.
Selain penjabat Walikota, Budi juga meminta kepada seluruh ASN kota Palopo untuk menjaga netralitasnya jelang tahun politik. Diketahui, Asrul Sani memang kerap terlihat bersama dengan ketua parpol tertentu di Kota Palopo. Bahkan, sebelum ditunjuk menjadi penjabat Walikota Palopo, beredar foto Asrul Sani bersama dengan dua ketua parpol. (*)
