PALOPO–Sejumlah ruang kelas di SMP Negeri 7 Palopo, Sulawesi Selatan, kini tampak lengang. Padahal, proses Pendaftaran Murid Baru telah selesai dilaksanakan dan tahun ajaran baru sudah dimulai.
Kondisi ini menjadi perhatian karena SMP Negeri 7 Palopo berada di kawasan perkotaan, bahkan lokasinya berdekatan dengan sejumlah sekolah menengah pertama lainnya.
Hasil pantauan KORAN SERUYA di lokasi menunjukkan sedikitnya sembilan ruang kelas tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ruangan tersebut masih dipenuhi meja dan kursi siswa, sementara beberapa ruang lainnya telah dialihfungsikan menjadi ruang guru dan ruang Bimbingan Konseling atau BK.
Kepala SMP Negeri 7 Palopo, Wagiran, mengatakan pihaknya masih membuka kesempatan bagi calon peserta didik yang hingga kini belum mendapatkan sekolah. Menurutnya, tahun ini SMP Negeri 7 Palopo memperoleh kuota lima rombongan belajar atau rombel, dengan kapasitas maksimal 32 siswa di setiap rombel, sehingga total daya tampung mencapai 160 siswa.
Namun hingga saat ini, jumlah siswa yang mendaftar baru mampu mengisi dua rombongan belajar dengan sekitar 50 peserta didik. Jumlah tersebut bahkan belum memenuhi kapasitas ideal dua rombel yang seharusnya mencapai 64 siswa.
Wagiran mengungkapkan, kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun silam. Saat dirinya masih menjadi guru pada 2013, sebelum sistem zonasi diterapkan, SMP Negeri 7 Palopo memiliki hingga 18 rombongan belajar. Kini, jumlah itu menyusut drastis menjadi delapan rombel untuk seluruh jenjang kelas VII, VIII, dan IX.
Ia menilai, penurunan jumlah peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari penerapan sistem zonasi, kecenderungan masyarakat memilih sekolah yang dianggap favorit, bertambahnya sekolah swasta, hingga kebijakan penambahan rombongan belajar di sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peminat tinggi. Selain itu, menurunnya jumlah lulusan sekolah dasar setiap tahun juga ikut berdampak pada penerimaan siswa baru.
“Ketika sekolah-sekolah tertentu menambah rombongan belajar melebihi target yang diberikan, dampaknya langsung dirasakan oleh sekolah-sekolah di sekitarnya karena jumlah calon peserta didik semakin terbagi. Salah satunya, SMPN 7 Palopo merasakan langsung dampaknya,” kata Wagiran.
Minimnya jumlah siswa juga berimbas pada tenaga pendidik. Berkurangnya rombongan belajar membuat jam mengajar guru ikut menurun, sehingga sebagian guru kesulitan memenuhi syarat minimal jam mengajar untuk memperoleh tunjangan sertifikasi. Kondisi tersebut bahkan mendorong sejumlah guru mengajukan mutasi ke sekolah lain yang memiliki jumlah siswa lebih banyak.
Melihat kondisi tersebut, Wagiran berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan rombongan belajar dengan menyesuaikan kuota penerimaan di sekolah-sekolah yang selama ini menjadi tujuan utama masyarakat.
“Langkah itu akan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi sekolah-sekolah lain untuk memenuhi kuota peserta didik, sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di setiap sekolah,” kata Wagiran. (nada)