JAKARTA–Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Januari 2020 memutuskan untuk memangkas BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,75%. Suku bunga deposit sebesar 4,00%, dan suku bunga pinjaman sebesar 5,50%.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman.
“Ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya Covid-19,” ungkap Perry Warjiyo dalam paparan hasil RDG BI, Kamis (20/2/2020), dilansir KORAN SERUYA dari Bisnis.com.
Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.
Dalam konteks ini, Perry menuturkan BI akan menyesuaikan ketentuan terkait perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan memperluas cakupan pendanaan dan pembiayaan pada kantor cabang bank di luar negeri yang diperuntukkan bagi ekonomi Indonesia.
Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain melalui perluasan akseptasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta elektronifikasi bansos dan transaksi keuangan Pemda.
Ke depan, dia menegaskan BI akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi.
“Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta mempercepat reformasi struktural, termasuk dalam memitigasi dampak Covid-19,” kata Perry.
Hasil RDG ini sesuai dengan perkiraan ekonom yang meyakini suku bunga BI akan diturunkan sebesar 25 basis poin (bps).
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual mengatakan, penurunan suku bunga hingga 25 basis poin merupakan langkah antisipatif yang dilakukan BI lantaran perekonomian bergerak lambat pada kuartal I/2020. “Penurunan suku bunga acuan diharapkan dapat efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi, penyebaran virus Corona belum mereda sampai saat ini. Harus ada sinergi kebijakan fiskal dan moneter,” katanya.
Menurutnya, perlambatan laju ekonomi akibat wabah virus Covid-19 sudah mulai terlihat di beberapa sektor, misalnya pariwisata dan perdagangan. Apalagi, virus Corona yang bermula di Wuhan, China kini sudah merambah ke berbagai negara, termasuk Singapura.
Hal tersebut, lanjutnya, akan mempengaruhi kinerja ekspor dan impor Indonesia. Lesunya aktivitas ekonomi di China sejak libur Hari Raya Imlek pada akhir Januari diprediksi akan membuat permintaan ekspor ikut melorot. Di sisi lain, tren penurunan impor barang modal dan bahan baku juga patut diwaspadai karena akan berpengaruh pada proses dalam negeri.
Dia melanjutkan pemerintah tidak perlu khawatir minat investor global di pasar keuangan bakal turun akibat pemangkasan suku bunga. Menurutnya, profil Indonesia di mata lembaga pemerintah utang saat ini cukup baik.
Terbukti, pemeringkat Utang Jepang (Japan Credit Rating/JCR) menaikkan level dari BBB ke BBB+. Moody’s juga mempertahankan rating utang Indonesia di level Baa2 atau setara dengan BBB, meskipun saat ini dunia tengah gonjang-ganjing karena wabah virus Corona. “Rating kita makin baik. Minat investor asing terhadap porto folio instrumen keuangan juga cukup bagus. Memang ada perlambatan investasi di sektor riil. Kita menunggu optimalisasi lewat RUU Omnibus Law,” jelasnya.
Senada dengan David, Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sabijantoro memperkirakan BI akan menurunkan suku bunganya sebesar 25-bps menjadi 4,75%. “Kami melihat bank sentral segera bertindak untuk menghadapi kemungkinan perlambatan investasi,” ujarnya.
Terkait kebijakan fiskal, dia berharap pemerintah segera menggulirkan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Beberapa langkah yang dapat dilaksanakan, antara lain pemotongan harga tiket pesawat untuk merangsang pariwisata dalam negeri serta penyesuaian nominal penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
“Perlu juga rangsangan fiskal untuk sektor-sektor dengan efek pengganda [multiplier effects]tinggi terhadap pertumbuhan, seperti properti dan perumahan,” ujar Satria. (*/tari)
