MAKASSAR–Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan resmi menetapkan Putriana Hamda Dakka alias Putri Dakka sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan. Penetapan status tersangka itu diumumkan pada Selasa (27/1/2026) setelah proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dua laporan polisi yang telah digelar perkara. “Sudah ditetapkan tersangka. Dua laporan itu sudah ditetapkan tersangka, masing-masing dengan kerugian Rp1,7 miliar dan Rp1,9 miliar,” ujar Didik di Mapolda Sulsel, Selasa (27/1/2026).
Putri Dakka, yang dikenal sebagai mantan calon anggota DPR RI serta calon Wali Kota Palopo, diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan program umrah subsidi melalui siaran langsung di Facebook. Korban diminta menyetor dana sebagai tanda jadi, misalnya Rp16 juta per orang, dengan janji keberangkatan dalam kloter tertentu. Namun, keberangkatan tidak terealisasi dan dana tidak dikembalikan.
Dilansir dari Rakyat Sulsel.co, penyidikan terkait laporan-laporan lain masih berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel. Penyidik telah melayangkan panggilan terhadap tiga orang admin yang diduga terkait dengan pengelolaan akun media sosial penawaran program tersebut, yaitu Dahliana Sudarmin, Putri Apriani, dan Milka. Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait proses transaksi dan komunikasi dengan calon jemaah.Selain itu, penyidik juga memanggil pihak Kementerian Agama (Kemenag) setempat sebagai ahli.
Keterangan ahli dari Kemenag diperlukan untuk menjelaskan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk persyaratan izin travel haji dan umrah serta mekanisme subsidi yang sesuai ketentuan hukum.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti lengkap guna memastikan apakah terdapat unsur pidana tambahan atau keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Ditreskrimsus menyatakan bahwa proses penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi baru dan analisis aliran dana.
Selain umrah subsidi, kasus ini juga mencakup dugaan penipuan terkait subsidi pembelian iPhone. Pengacara korban, Muh. Ardianto Palla, mewakili 69 orang korban yang melaporkan perkara ini sejak April 2025. Total kerugian dari para korban diperkirakan mencapai miliaran rupiah, dengan nilai terendah dari laporan awal lebih dari Rp1 miliar.
Laporan polisi pertama kali dilayangkan pada 10 April 2025 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel. Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan gelar perkara sebelum akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Putriana Hamda Dakka.
Kasus ini masih terus dikembangkan. Ditreskrimum Polda Sulsel menyatakan kemungkinan adanya laporan tambahan dari korban lain yang belum tercatat. Sementara itu, penyidikan juga melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk beberapa laporan terkait.
Putri Dakka sebelumnya pernah menyatakan bahwa sebagian dana telah dikembalikan kepada calon jemaah yang batal berangkat, dengan nilai mencapai Rp2,5 miliar. Namun, pernyataan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen dalam konteks proses hukum saat ini.
Polda Sulsel menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan bukti yang ada. Para korban diimbau untuk terus bekerja sama dengan penyidik guna mempercepat penanganan perkara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Putriana Hamda Dakka maupun kuasa hukumnya terkait penetapan status tersangka tersebut.
Sementara itu, KORAN SERUYA berupaya mengkonfirmasi Putri Dakka terkait penetapan dirinya sebagai tersangka lewat pesan massanger, belum dijawab.
Namun, beberapa saat setelah ramai pemberitaan dirinya ditetapkan tersangka, Putri Dakka membuat unggahan status melalui akun media sosialnya, Facebook dengan kalimat “Behhhh berita hoax lagi tersangakaan” 😄😄😄😄😄😄😄.” (***)

