– Irfan Dahri: Masih 1.000-an Tenaga Honorer Tak Terangkat PPPK Paruh Waktu

PALOPO–Ratusan tenaga kesehatan (Nakes), baik perawat dan bidan yang selama ini bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai Puskesmas di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, kini bernasib ‘buntung’ memasuki tahun 2026. Sebab, setelah mereka tidak terangkat sebagai PPPK paruh waktu, gaji atau honor tidak dianggarkan melalui APBD 2026.

Praktis, ratusan tenaga kesehatan tersebut bakal berhenti dengan sendirinya sebagai tenaga honorer lantaran tidak adanya jaminan gaji. Kalaupun mereka tetap bertahan bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas, mereka akan mengabdi tanpa mendapatkan imbalan.

Nasib yang sama dihadapi ratusan tenaga honorer lainnya yang mengabdi di berbagai OPD sejajaran Pemkot Palopo. Mereka yang juga tidak terakomodir sebagai tenaga PPPK Paruh waktu, terutama yang berstatus honorer dua tahun terakhir, juga tidak akan mendapatkan gaji. Karena itu, mereka terancam berhenti dengan sendirinya.

Setelah tenaga honorer diangkat menjadi PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palopo, tidak dikenal lagi istilah tenaga honorer. Sehingga pemerintah daerah, termasuk Pemkot Palopo, tidak lagi mengalokasikan gaji/honor tenaga honorer melalui OPD, termasuk puskesmas dalam APBD 2026.

Berbeda dengan tenaga honorer yang tidak terangkat menjadi tenaga PPPK paruh waktu yang mengabdi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yakni RSUD Sawerigading Palopo dan RSU dr Palammai Tandi, masih bisa bernafas lega. Lantaran dua instansi yang berada dibawah naungan Pemkot Palopo ini berstatus BLUD, maka gaji/honor tenaga perawat dan bidan, atau tenaga honorer lainnya bisa dianggarkan tanpa melalui APBD.

Diketahui, RSUD Sawerigading dan RSU Pallammai Tandi adalah BLUD, dimana sistem pengelolaan keuangannya dikelola sendiri, sehingga gaji/honor tenaga honorer bisa dianggarkan.

Puskesmas juga sepatutnya menjadi BLUD, sebagai unit pelayanan kesehatan publik. Namun khusus di Kota Palopo, semua puskesmas yang ada di 9 kecamatan belum beralih status menjadi BLUD. Kondisi ini menyebabkan tenaga honorer yang tidak terangkat menjadi PPPK paruh waktu di Puskesmas– sejak pengangkatan PPPK paruh waktu– tidak dianggarkan.

Persoalan baru muncul. Rupanya, sejumlah oknum yang memiliki keluarga sebagai tenaga honorer di Puskesmas, mengetahui RSUD Sawerigading dan RSU Palammai Palopo berstatus BLUD– mengelola keuangan sendiri– berusaha memindahkan tenaga honorer dari puskesmas ke RSUD Sawerigading dan RSU Palammai Palopo. Sebab, oknum tersebut menilai, jika honorer di puskesmas dipindahkan ke RSUD Sawerigading Palopo dan RSU Palammai, maka honorer dari puskesmas bisa bekerja dan mendapatkan honor/gaji setiap bulannya.

Diketahui, Pemkot Palopo secara resmi mengumumkan penghentian masa kerja seluruh tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kontrak/honorer di lingkup pemerintah kota, terhitung mulai 1 Januari 2026. Keputusan ini diambil sebagai langkah konkret dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/33/BKPSDM yang diterbitkan baru-baru ini, Walikota Palopo memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga Kepala Satuan Pendidikan (TK, SD, SMP) se-Kota Palopo untuk tidak lagi melakukan perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga honorer.

Langkah ini merupakan bagian dari penataan pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses transisi pegawai non-ASN telah diselesaikan melalui mekanisme pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja dan/atau perjanjian kerja bagi Tenaga Non-ASN terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026,” demikian bunyi poin ketiga dalam edaran tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pusat.

Surat edaran ini juga menegaskan bahwa masa kerja tenaga non-ASN sesuai keputusan pengangkatan tahun anggaran 2025 akan berakhir secara otomatis pada 31 Desember 2025.

Dengan berlakunya kebijakan ini, struktur kepegawaian di Kota Palopo ke depannya hanya akan diisi oleh ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Sebagai penutup, Pemerintah Kota Palopo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga honorer yang selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai instansi. “Pemerintah Kota Palopo menyampaikan Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Non-ASN atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi yang telah diberikan selama masa pengabdian di Lingkup Pemerintah Kota Palopo,” tulis surat edaran tersebut.

Kepala BKPSDM Kota Palopo, Irfan Dahri, mengakui masih diatas angka 1.000 tenaga honorer di Kota Palopo, yang tidak terangkat menjadi PPPK paruh waktu, termasuk tenaga kesehatan, guru, penyuluh KB, dan lain-lain. “Mereka yang bersatus honorer tentu tidak lagi mendapatkan gaji, karena status honorer sudah dihapus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, Samsil, mengatakan, sedikitnya 100-an tenaga honorer di instansi yang dipimpinnya tidak terangkat menjadi PPPK paruh waktu, sehingga tidak akan lagi bekerja sebagai tenaga honorer lantaran gaji tidak lagi dianggarkan melalui APBD 2026. “Jumlahnya diatas 100-an, terutama penyuluh KB,” kata Samsil. (***)