PALOPO–Tim Komisi C DPRD Palopo bersama tim Satgas Pangan menemukan adanya oknum pedagang curang mencari keuntungan dibalik bisnis beras di Kota Palopo. Oknum pedagang mencurangi kemasan dan mutu beras demi meraih keuntungan besar.

Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil mengatakan, kecurangan beras yang dilakukan oknum pedagang tersebut meliputi mengubah isi kemasan sehingga tidak sesuai label, menjual beras dengan mutu yang tak sesuai aturan, hingga oplosan beras.

Dalam peninjauan di dua pusat perekonomian di Palopo, yakni Pusat Niaga Palopo dan Pasar Andi Tadda, Komisi C DPRD Palopo dan tim Satgas Pangan Kota Palopo mencurigai adanya ulah pedagang mengemas beras medium jadi beras kepala dengan mengganti kemasan beras dan dijual kepada masyarakat.

“Beras kualitas medium dikemas ulang dengan kemasan beras kepala dan dijual mahal. Ini merugikan masyarakat sebagai konsumen,” kata Alfri Jamil saat melakukan peninjauan pasar di Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi Tadda, Jumat (18/7/2025).

Menurut Alfri, ulah pedagang yang mengubah kemasan beras premium jadi beras kepala merupakan tindak pidana dan tidak bisa ditolerir. “Mutu kualitas yang ada di dalam kemasannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di komposisi kemasan, ini jelas merupakan tindak pidana,” tegas Alfri Jamil.

Untuk itu, legislator PDIP Palopo ini meminta tim Satgas Pangan Kota Palopo melakukan pengawasan ketat dan tidak memberikan toleransi kepada pedagang ‘nakal’ yang mengubah kemasan beras demi meraih keuntungan besar. “Mereka harus diproses hukum,” tandas Alfri.

Dalam peninjauan pasar ini, tim Komisi C DPRD Palopo juga menemukan terjadi lonjakan harga beras yang cukup signifikan di PNP dan Pasar Andi Tadda Palopo. Bahkan, kenaikan harga ini diklaim paling tinggi dalam lima tahun terakhir.

Ia juga menyampaikan, DPRD akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait, Perum Bulog, BPOM, serta Satgas Pangan guna memperketat pengawasan dan mencari solusi konkret agar lonjakan harga ini bisa ditekan dan masyarakat tetap dapat menjangkau kebutuhan pokok mereka.

“Pemantauan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin perlindungan konsumen di Kota Palopo,” harap Alfri.

Sementara itu, seorang pedagang di Pusat Niaga Palopo, Wafiah Deviana, mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Menurutnya, banyak pembeli yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian akibat harga yang semakin mahal.

Wafiah mengatakan, biasanya mereka membeli beras 10 kg, sekarang hanya 7 kg. “Ada juga yang biasanya beli 1 kg, sekarang cuma setengah kg karena uangnya tidak cukup,” katanya.

Meski begitu, ia menyebut daya beli masyarakat tetap ada, terutama karena para pedagang eceran memilih tetap menyetok beras dalam jumlah cukup besar karena khawatir stok habis.

Stok beras yang dimiliki Wafiah saat ini tidak berasal dari Kota Palopo maupun Perum Bulog, karena menurutnya beras dari Bulog memang ada, namun pendistribusiannya belum merata. (nada)