PALOPO–Pengadilan Negeri (PN) Kota Palopo melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap aset hasil lelang berupa Hotel Platinum yang Palopo di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Senin 8 Desember 2025. Eksekusi ini dijaga ketat sekitar 500 aparat gabungan Polri/TNI, termasuk personel Brimob dan Satpol-PP Kota Palopo.
Hotel Platinum yang sebelumnya dimiliki oleh Hj. Nunu itu menjadi objek jaminan pinjaman di Bank BNI. Karena terjadi tunggakan, pihak bank melakukan proses lelang, yang kemudian dimenangkan oleh Prof. Hj. Nilawati Uly, Rektor Universitas Mega Buana.
Meski eksekusi berlangsung lancar hingga selesai, proses ini sempat diwarnai upaya penghadangan dari pihak termohon. Suami Hj. Nunu, Buya Hamka, memasang kawat berduri di pagar hotel dan memblokade pintu masuk menggunakan beberapa mobil. Ia juga melakukan orasi sebagai bentuk penolakan terhadap eksekusi.
Ketika petugas berhasil memasuki area utama, mereka kembali dihadang oleh sejumlah ibu-ibu yang menangis histeris karena keberatan atas pengosongan tersebut. Salah satu dari mereka berteriak bahwa banyak warga menggantungkan nafkah dari keberadaan hotel, sehingga eksekusi dinilai akan memutus mata pencaharian mereka.
Namun berkat penjagaan ketat dari ratusan personel gabungan Polres Palopo, Brimob, Kodim 1403 Palopo, dan Satpol PP, dan tim angkat berbaju merah proses eksekusi tetap berjalan tanpa perlawanan berarti.
Ketua Tim Kuasa Hukum Termohon, Jusman Sabir, menyesalkan langkah PN Palopo yang tetap melanjutkan eksekusi meski proses hukum dianggap belum final. Ia menegaskan pihaknya telah mengirimkan empat kali surat keberatan kepada pengadilan, namun tidak satu pun mendapatkan tanggapan.
Menurutnya, seharusnya pengadilan menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) sebelum melakukan tindakan eksekusi.
Pihak termohon juga berkomitmen mengawal gugatan yang masih berproses di PN Palopo. Mereka bahkan telah melakukan pengaduan ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI, mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Komisi Yudisial, serta melapor ke Kapolda. Mereka juga akan meminta atensi Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum di Palopo.
Sementara itu, Panitera PN Palopo, Amir Mahmud, menjelaskan bahwa eksekusi pengosongan telah sesuai prosedur. Menurutnya, syarat utama eksekusi meliputi adanya permohonan pemilik baru kepada Ketua Pengadilan Negeri, melampirkan grosse akta risalah lelang yang memuat irah-irah
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sertifikat hak milik yang telah beralih nama berdasarkan risalah lelang, serta bukti pelunasan.
Pengadilan juga telah memberikan teguran (aanmaning) kepada pihak termohon agar secara mandiri mengeluarkan barang dari objek sengketa dalam waktu delapan hari. Karena sampai batas waktu tidak ada tindakan, maka secara hukum pengadilan boleh melaksanakan eksekusi pengosongan.
Amir menambahkan, seluruh barang yang dikeluarkan tetap menjadi milik termohon. Demi mencegah kerusakan atau keterlantaran, pihak pengadilan membantu memindahkannya ke lokasi penampungan sementara. (nada)

