PALOPO–Keinginan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal membangun kota ini dengan beragam programnya tampaknya bakal tidak berjalan mulus. Penyebabnya, kondisi keuangan daerah yang tersandera utang belanja. Mampu Naili merealisasikan 25 program prioritasnya atau menunda janjinya demi menyelesaikan bengkalai utang?

Belum selesai utang belanja akibat proyek infrastruktur di era pemerintahan lalu dibayarkan, Naili yang masih hitungan hari memimpin Palopo bersama wakilnya, Akhmad Syarifuddin, kini dihadapkan masalah baru. Judulnya juga sama, yakni membayar utang.

Tapi, utang ini berasal dari gugatan ganti rugi atas sengketa lahan melibatkan Pemkot Palopo dengan Allung Padang dan Buya Andi Ikhsan B. Mattotorang. Untuk pembayaran lahan milik Buya sudah tercatat di neraca keuangan daerah sebagai utang daerah sebesar Rp39 miliar. Sedangkan Allung Padang sebesar Rp99 miliar belum tercatat di negara keuangan daerah Palopo.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah memerintahkan Pemkot Palopo melalui TPAD
untuk menyelesaikan utang dua sengketa lahan tersebut, yang secara hukum telah berkuatan hukum tetap atau inkra.

Belum lagi beban dua utang yang harus dibayarkan kepada Allung dan Buya, pemerintahan Naili dihadapkan lagi masalah ruwet soal utang belanja yang belum terlesaikan hingga kini pembayaran dan pembangunan beberapa proyek infrastruktur, seperti revitalisasi Stadion Lagaligo, Gedung Kesenian, dan lain-lain. Nilainya tidak main-main mencapai kisaran ratusan miliar. Ditaksir capai masih kisaran Rp200 miliar.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri RI, Horas Maurits Panjaitan saat zoom meeting dua kali dengan TPAD Pemkot Palopo, meminta tegas agar Pemkot Palopo membayar lahan milik Allung dan Buya.

Horas meminta agar pembayaran diangsur beberapa tahun sesuai kondisi keuangan daerah. Sebab, pembayaran lahan tersebut wajib ditunaikan Pemkot Palopo lantaran perkaranya sudah inkra di MA.

Ketua TPAD Pemkot Palopo, Firmanza DP, membenarkan adanya perintah membayar lahan milik Allung dan Buya. “Iya sudah ada perintah agar dibayarkan,” kata Firmanza.

Menurut dia, jika merujuk perintah dari Kemendagri, sepatutnya dibayarkan tahun 2026 mendatang. “Tetapi khan kalau melihat kondisi keuangan daerah, pembayarannya bisa diangsur beberapa tahun anggaran,” kata Firmanza.

Firmanza tak menampik jika pembayaran dua lahan tersebut menjadi beban berat bagi pemerintahan baru di Kota Palopo. Sebab, Kota Palopo masih memiliki beban besar terkait utang belanja yang nilainya mencapai ratusan miliar. Sesuai rekomendasi BPK, utang belanja dari berbagai proyek infrastruktur tersebut wajib dibayarkan. Terutama proyek yang telah selesai pengerjaannya dan telah diserahterimakan dari rekanan ke Pemkot Palopo.

Beberapa proyek infrastruktur yang sudah selesai dan diserahterimakan, yakni Sirkuit Ratona Motosport, Islamic Centre, termasuk Menara Payung. Namun, beberapa proyek infrastruktur lainnya belum selesai, juga jadi ‘beban’ pemerintahan Palopo Baru. Diantaranya Stadion Lagaligo dan Gedung Kesenian.

Pengamat sosial dan pemerintahan di Kota Palopo, DR Suaedi, mengakui jika diawal pemerintahan Palopo Baru diperhadapkan masalah utang yang nilainya sangat fantastis. Namun, Suaedi berpendapat, Pemkot Palopo dibawah pemerintahan Naili Trisal memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang tersebut. Baik utang karena lahan milik Buya dan Allung yang sudah inkra, termasuk utang belanja daerah. “Utang sifatnya wajib dibayarkan,” kata Suaedi.

Hanya saja, dia menyarankan kepada Pemkot Palopo agar melakukan pendekatan persuasif kepada Buya dan Allung, agar pembayaran utang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. “Paling tidak bisa diangsur 4 sampai 5 tahun untuk bayar utang ke Allung dan Buya,” kata Direktur Politeknik Dewantara Palopo ini.

Dengan sistem angsur, Suaedi meyakini, Pemkot Palopo bisa menyelesaikan berbagai utang daerah. “Termasuk bisa melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai visi misi Naili-Ome,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga menyarankan kepada Pemkot Palopo agar bisa mendorong terciptanya sumber PAD baru, seperti pengembangan kawasan pariwisata Palopo. “Kreavitas pemerintah dituntut bisa menciptakan sumber PAD baru,” katanya.

Suaedi sangat percaya, Naili Trisal mampu berkreasi dalam meningkatkan PAD Kota Palopo — bukan sebatas menaikkan pajak daerah– tetapi mendorong terciptanya sumber PAD baru untuk Kota Palopo. “Kita akui Naili diawal pemerintahannya sangat dilematis karena besarnya utang daerah yang harus dibayarkan. Di sisi lain, ada janji politik yang harus ditunaikan,” katanya.

Sementara itu, penggiat literasi dan kebijakan publik di Kota Palopo, Mubarak Djabal Tira meminta Walikota Palopo, Naili Trisal harus tegas mengambil keputusan dan bijaksana dalam memutus kebijakan.

Sebab, kata Mubarak, program pemerintahan Naili sebagai janji politiknya wajib dilaksanakan. Jika tidak, masyarakat akan selalu menagih karena jadi ‘utang’ politik. Termasuk berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Naili.

Karena itu, Mubarak menyarankan, untuk mendorong pemerintahan Naili-Akhmad dapat merealisasikan janji politiknya, terkait utang belanja atas proyek infrastruktur yang belum selesai, idealnya segera memberikan kepastian mengenai status kontrak berbagai proyek infrastruktur tersebut.

“Pemkot Palopo melalui PPK segera mengambil sikap, apakah akan diadendum atau diputus mengingat kontrak beberapa proyek itu telah berakhir. Namun hingga kini belum ada kejelasan apakah akan dilanjutkan melalui adendum atau dihentikan sepenuhnya,” katanya.

Padahal, lanjut Mubarak, beberapa proyek tersebut juga telah dianggarkan untuk pembayaran utang belanja secara bertahap dalam APBD Pokok 2025 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp30 miliar. “Di lapangan terjadin bobot proyek menyusut, tak ada penambahan pekerjaan, sementara proyek tersebut masih tetap dibayar dan diusulkan kembali pada APBD Perubahan 2025 sebesar Rp1,2 miliar,” katanya.

Ditegaskan Mubarak, ketegasan Walikota Palopo sangat penting. “Sebab, dana tersebut bersumber dari pajak dan retribusi warga, sehingga ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan bagi daerah maupun rekanan. Jangan sampai hal ini menimbulkan kesan pembiaran atau penyalahgunaan yang dapat berimplikasi hukum kedepan,” katanya. (nada)