PALOPO–Kasus dugaan aborsi paksa yang dialami seorang gadis berinisial A (19) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, memasuki babak baru. Rupanya, keluarga gadis A menolak damai dan menuntut agar pelakunya, pemuda bernama Andika (34) diproses hukum dan diberi hukuman setimpal atas perbuatannya.

Didampingi keluarga dan lembaga swadaya masyarakat, Jusman (43), ayah kandung korban resmi mendatangi SPKT Polres Palopo untuk menuntut keadilan atas kematian cucunya yang diduga digugurkan atas paksaan pacar korban bernama Andika, pada Senin (22/12/2025).
Padahal, usia kehamilan gadis A sudah memasuki 6 bulan. Dia dipaksa aborsi menggunakan obat peluntur kandungan, sehingga korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Palopo. Didalam toilet saat berada di rumah sakit, gadis A mengalami keguguran. Bayinya sempat hidup dua hari, namun dokter menyatakan meninggal dunia akibat lahir prematur.

Jusman mendesak kepolisian untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku. “”Bagaimana ini yah, laki-laki dihukum. Dihukum seberat-beratnya, kalau perlu dihukum mati kalau bisa,” ungkap Jusman usai melapor di SPKT Polres Palopo.

Jusman mengaku baru mengetahui detail peristiwa tersebut setelah laporan awal berproses. Ia pun secara tegas menyatakan menolak perdamaian yang sempat diupayakan sebelumnya.

“Baru ini Pak, itu baru saya tau itu pas dia lapor itu surat laporan awalnya, saya tidak tau. Perdamaian kemarin saya tidak terima,” tegas Jusman.

Kerabat korban sekaligus perwakilan LSM Aspirasi, Nasrum mengungkapkan adanya kejanggalan dalam penanganan kasus ini di tingkat awal. Menurutnya, korban sempat membuat aduan pada awal Oktober 2025 lalu, namun berujung pada pencabutan laporan. “Korban ini berapa bulan lalu telah melaporkan sekitar awal bulan 10, ternyata melahirkan perdamaian dan dinyatakan dicabut,” kata Nasrum.

Namun, Nasrum menilai persoalan aborsi menyangkut nyawa manusia yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata damai.

“Kami melihat persoalan aborsi adalah persoalan nyawa. Ada hal yang janggal. Perbuatan aborsi adalah sebuah kejahatan yang menyebabkan anak lahir, hidup dua hari, kemudian meninggal. Sehingga aduan sebelumnya kami anggap tidak ada dan hari ini kami melakukan pelaporan resmi,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Palopo terkait langkah hukum ini. “Pak Kasat Reskrim mengatakan silahkan saja melapor di SPKT, dan kami tadi antar masuk orang tua laki-laki dari korban perempuan,” jelas Nasrum.

Menanggapi polemik pencabutan laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Palopo, Iptu Syahrir menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap akan memproses dugaan tindak pidana aborsi tersebut.

“Untuk laporan aborsi itu awalnya ada pada bulan Agustus 2025 diduga terjadi aborsi. Selanjutnya pada bulan Oktober, pihak perempuan inisial J datang membuat pengaduan ke Polres Palopo, sekaitan dengan pada intinya meminta pertanggungjawaban,” jelas Iptu Syahrir.

Mengenai pencabutan laporan yang dilakukan korban beberapa hari setelah aduan pertama, Iptu Syahrir menyatakan hal tersebut tidak menghentikan penyelidikan unsur pidana aborsinya.

“Pihak pelapor ini datang lagi membawa pencabutan laporan, tapi kami kesampingkan itu. Kami anggap pencabutan itu untuk perkara yang lain yaitu meminta pertanggungjawaban, mungkin dari pihak laki-laki sudah ada kesepakatan dengan mereka sehingga mereka mencabut. Namun untuk dugaan aborsi akan tetap kami lakukan penyelidikan, akan kami tetap tindaklanjuti,” tuturnya.

Meski komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini telah disampaikan, Iptu Syahrir mengakui bahwa hingga saat ini pihak penyidik belum melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum lebih lanjut. (wahdi)