– Dari Diskusi Multipihak Akhir Tahun 2025 Usung Tema “Potret Ancaman Bencana Ekologis Kota Palopo”
PALOPO–Aula Saokotae Kota Palopo menjadi saksi bisu berkumpulnya puluhan pemangku kepentingan dalam “Diskusi Multipihak Akhir Tahun 2025”. Forum strategis yang diinisiasi oleh gabungan organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Bumi Sawerigading (YBS), Wanua Lestari, Wallacea, dan WALHI Sulawesi Selatan ini mengangkat tema krusial “Potensi Ancaman Bencana Ekologis Mengintai Kota Palopo”.
Acara dibuka secara resmi oleh Walikota Palopo yang diwakili kepala BPBD Kota Palopo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan iklim kota.
Sebagai pembuka tabir diskusi, Ir. H. Wahyu Hidayat, S.T, M.S.I, IAP, IPP, Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Muhammadiyah Palopo (UMPalopo), memaparkan data yang mengkhawatirkan dalam sesi “Potret Ancaman Bencana Ekologis Kota Palopo”.
Data Menunjukkan Palopo Dalam Status ‘Risiko Tinggi’ Dalam presentasinya, Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kota Palopo berada pada kategori Risiko Tinggi dengan skor 153,08. Ancaman utama yang membayangi adalah banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga likuefaksi.
“Topografi kita yang curam di hulu dan bertambahnya titik banjir baru di wilayah perkotaan adalah kombinasi berbahaya jika tidak disertai mitigasi berbasis komunitas yang kuat,” tegas Wahyu dalam paparannya.
Ia juga menyoroti data historis bencana di mana banjir dan longsor telah merata di hampir seluruh kecamatan, mulai dari Wara Barat hingga Telluwanua.
Setelah paparan pengantar, sesi diskusi yang dipandu oleh Basri Andang, S.IP (Direktur Wanua Lestari), menghadirkan enam pemantik diskusi yang memberikan perspektif sektoral terhadap krisis ekologi di Palopo. Mereka adalah perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, yang menyoroti kondisi lingkungan yang semakin tertekan oleh beban ekologi akibat pertumbuhan kota yang tidak terkendali di wilayah sensitif, perwakilan KPH Lamasi terkait perlunya pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan di daerah hulu yang menjadi faktor utama pemicu degradasi hutan dan peningkatan debit air ke hilir.
Ada juga dari BPN/ATR Kota Palopo yang menguraikan konsekuensi pelik kepemilikan lahan negara dan aktivitas pengelolaannya yang seringkali berada di daerah rawan bencana, menuntut penataan ulang hak atas tanah yang berbasis risiko, perwakilan BPBD Kota Palopo
dalam diskusi tersebut menekankan pada penguatan sistem kesiapsiagaan dan deteksi dini (Early Warning System) yang harus menyentuh hingga level komunitas paling bawah.
Sementara perwakilan Dinas PUPR Kota Palopo memaparkan urgensi pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang terintegrasi, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase perkotaan, dan perwakilan Bappeda Kota Palopo menyampaikan komitmen
untuk memastikan hasil diskusi ini masuk dalam integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif terhadap bencana.
Output dan Langkah Konkret Diskusi yang dihadiri oleh 55 partisipan dari berbagai unsur termasuk akademisi, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat ini menargetkan lahirnya “Policy Note” atau dokumen rekomendasi kebijakan. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan aksi kolaboratif perlindungan wilayah hulu hingga pesisir.
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara parsial. Kota Palopo membutuhkan komitmen nyata untuk menjaga keberlanjutan ekologis demi generasi mendatang sebelum potensi bencana ini benar-benar melumpuhkan kita,” tutup Ir. Abdul Malik Saleh, S.T, Direktur YBS dalam sesi penutupan. (***)

