PALOPO–Komisi A DPRD Palopo menyikapi serius anjloknya penghasilan RSUD Sawerigading Palopo dari pembayaran klaim BPJS Kesehatan dalam tiga bulan terakhir terhitung Februari hingga April 2026. Rencananya, untuk mengurai penyebab pembayaran klaim BPJS Kesehatan yang jadi penghasilan utama RSUD milik Pemkot Palopo di masa dr Iin Hanis Fatimah menjabat Plt Direktur, Komisi A akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen RSUD Sawerigading Palopo.

“Kondisi RSUD Palopo dengan menurunnya penghasilan kisaran Rp3 miliar per bulan dalam tiga bulan terakhir perlu diketahui apa penyebabnya. Apalagi dengan status sebagai BLUD, RSUD Palopo dituntut bisa melakukan kemandirian finansial sesuai visi Walikota Palopo,” kata Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, Jumat (1/5/2026).

Legislator PDIP Palopo ini mengatakan, Komisi A segera mengagendakan RDP dengan manajemen RSUD Sawerigading Palopo. “Komisi A juga akan mengundang BPJS Kesehatan untuk diadakan crosscek langsung mengenai data pembayaran klaim RSUD Sawerigading ke BPJS Kesehatan, apakah memang terjadi penurunan angka mencapai Rp3 miliar dalam tiga bulan terakhir ini,” kata Alfri.

Alfri menyebut, penurunan penghasilan RSUD Sawerigading Palopo dampaknya bisa dirasakan langsung tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di RSUD Palopo. Apalagi, sesuai kebijakan kepala daerah, pembayaran TPP ASN yang mengabdi di RSUD sepenuhnya diserahkan ke RSUD untuk dibayarkan. “Kalau penghasilan turun tiap bulan di angka Rp3 miliar, tentu saja akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan Nakes di sana. Perlu diurai penyebabnya, termasuk dicarikan solusi agar akar masalahnya bisa diurai,” kata Alfri.

“Sebagai Plt Direktur yang diberi amanah oleh Walikota Naili, sepatutnya dr Iin mampu memaksimalkan manajemen RSUD sebagai BLUD agar bisa sejalan visi kepala daerah, yakni terciptanya pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat dan RSUD Palopo mandiri secara finansial,” katanya.

Terkait soal menurunnya penghasilan RSUD Sawerigading melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan, dr Iin Fatimah Hanis saat dikonfirmasi KORAN SERUYA menjawab,””Mohon info darimana kita peroleh. Sebab data itu tidak benar.”

PENGHASILAN AMBRUK

Keinginan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal agar manajemen RSUD Sawerigading Palopo dibawah kepemimpinan dr Iin Fatimah Hanis sebagai direktur bisa menjadikan RSUD milik Pemkot Palopo mengalami kemandirian finansial dan terciptanya pelayanan medis terbaik bagi masyarakat, tampaknya masih jauh dari harapan. Musababnya, di tangan dr Iin, ternyata penghasilan RSUD yang berlokasi di Rampoang ini merosot tajam. Angkanya tidak main-main mencapai kisaran Rp3 miliar per bulan.

Merujuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan sebagai penghasilan 95% persen RSUD Sawerigading Palopo, pembayaran bulan Januari 2026 dimasa kepemimpinan dr Rismayanti Tanjung mencapai angka Rp8.473.507.300 mencakup rawat inap Rp7.336.704.600 dan Rp1.136.802.700 untuk rawat jalan. Klaim ini dibayarkan BPJS Kesehatan pada bulan Februari.

Namun, untuk klaim bulan Februari 2026 yang dibayarkan bulan Maret 2026, sangat merosot tajam nilainya, yakni Rp5.501.174.103. Bahkan, dari total klaim BPJS Kesehatan yang diajukan manajemen RSUD Sawerigading yang mana telah dipimpin dr Iin Hanis Fatimah masih berkisar Rp1.191.049.500 dalam status pending atau belum bisa dibayarkan karena masih akan diverifikasi BPJS Kesehatan mengenai kelayakan pembayaran.

Berharap di bulan Maret 2026 pembayaran klaim BPJS Kesehatan di RSUD Sawerigading Palopo mengalami kenaikan, malah ambruk lagi. Nilanya hanya mencapai Rp5.121.682.437 atau mengalami penurunan mencapai kisaran Rp400-an juta dibandingkan penghasilan bulan Februari 2026.

Dari ajuan pembayaran klaim bulan Maret 2026 sebesar Rp5.121.682.437, dari verifikasi BPJS Kesehatan Palopo terdapat angka Rp1.491.188.100 berstatus dipending karena masih akan diverifikasi kalayakan pembayaran.

Adapun klaim pembayaran untuk bulan April 2026 masih dalam tahapan penyusunan oleh manejemen RSUD Sawerigading Palopo dibawah kepemimpinan dr Iin Hanis Fatimah selaku direktur utama, untuk diajukan ke BPJS Kesehatan Palopo pada bulan Mei 2026. Namun sumber media ini menyebut, klaim yang akan diajukan dibawah angka yang diperoleh pada bulan Maret 2026.

Merujuk penghasilan RSUD Sawerigading Palopo tahun 2025 lalu, terutama mulai bulan Juni hingga Desember 2025, angkanya rerata antara Rp7-9 miliar per bulan. Juni 2025 misalnya, klaim BPJS Kesehatan yang didapatkan RSUD Sawerigading Palopo tercatat Rp7,5 miliar, Juli 2025 sebesar Rp8,5miliar. Bahkan, pada bulan Oktober 2025 melonjak tajam di angka Rp9 miliar.

Meski penghasilan RSUD Sawerigading bukan hanya dari klaim BPJS Kesehatan, masih ada dari beberapa asuransi, namun penghasilan utama sebesar 95 persen dari klaim BPJS Kesehatan.

Lantas, apa tanggapan dr Iin Fatimah Hanis terkait penghasilan RSUD Sawerigading Palopo merosot tajam mencapai angka Rp3 miliar di masa kepemimpinannya? Dikonfirmasi via WA, dr Iin membantah tegas data tersebut. “Mohon info darimana kita peroleh. Sebab data itu tidak benar,” katanya.

Meski dr Iin menampik data tersebut, faktanya dari penelusuran KORAN SERUYA di BPJS Kesehatan Palopo, memang terjadi penurunan pembayaran klaim cukup besar per bulan terhitung dari Februari hingga Maret 2026, angkanya mencapai Rp3 miliar. “Untuk bulan April 2026 belum diajukan, nanti diajukan di bulan Mei 2026,” kata sumber media ini. (***)