Dukung Satu Data Indonesia, DKISP Luwu Gelar Sosialisasi Perbup Sistem Pengelolaan Data

93
ADVERTISEMENT

BELOPA — Dalam rangka mendukung percepatan data dan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Luwu menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2020 dengan Tema Satu Data Indonesia, Kunci Perbaikan Tata Kelola Data untuk Mempertajam Strategi Fokus Pembangunan di Aula Kantor Bappelitbangda, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa, Kamis (8/12/2022).

Kepala DKISP, H Muhammad menjelaskan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2020 menyangkut tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu

ADVERTISEMENT

“Tujuannya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Luwu”, jelasnya.

Lahirnya Perbup Nomor 8 Tahun 2020, selain untuk mendukung percepatan data dan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan terpadu, juga diharapkan sebagai pengendali pembangunan yang efektif, sehingga diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, efesien, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

“Untuk kelancaran pengelolaan data tersebut maka Bupati Luwu juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 400/VIII/2022 tentang Tim Koordinasi Forum satu Data Kabupaten Luwu yang diharapkan sebagai wadah komunikasi antar OPD dan instansi lintas sektor”, lanjutnya.

Kepala Bappelitbangda, Dr Arsal Arsyad yang membuka secara resmi sosialisasi ini mengatakan, satu data dianggap sangat penting karena erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini kita berkumpul, bukan hanya OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, tetapi seluruh instansi yang ada di Kabupaten Luwu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbedaan data disetiap instansi”, kata Arsal.

Ia mencontohkan, terdapat berbagai permasalahan pada jaminan Kesehatan masyarakat, bantuan sosial dan pelayanan kepada masyarakat lainnya yang disebabkan karena data yang kurang akurat, sehingga dirinya berharap kedepannya, Kabupaten Luwu memiliki database yang akurat, lengkap dan akuntabel yang dapat mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu. (rls/roy)

ADVERTISEMENT