PALOPO–Untuk menyampaikan arah kebijakan replikasi inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan untuk pembangunan berkelanjutan.
Serta melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman dari inovator ke replikator mengenai inovasi pelayanan publik yang telah dipilih untuk direplikasi.
Juga untuk menyusun rencana aksi replikasi inovasi pelayanan publik, maka digelarlah Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di Aula Kantor Bappeda kota Palopo, Selasa (13/10/2020).
Hal ini disampaikan Rizky Amelia Ayunintias selaku sub koordinator analisis kebijakan pelayanan publik dalam laporannya seputar tujuan diselenggarakan forum ini.
Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Imanuddin di kesempatan itu juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang direncanakan berdasarkan Perpres nomor 81 tahun 2010 ini sudah memasuki tahap ke 3 tahun 2020-2025, atau tahap terakhir dari grand design reformasi birokrasi.
Lanjutnya, tahap ini adalah tahap terakhir penentuan untuk kita bisa melihat apakah reformasi birokrasi kita berhasil atau tidak mencapai menuju pelayanan publik kelas dunia. “Kita harus melakukan percepatan, dimana percepatan ini tentu kita harus melakukan semacam rekayasa pemerintahan, harus ada intervensi kebijakan salah satunya adalah melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik,” katanya.
Imanuddin juga berharap inovasi ini dapat berkelanjutan dan menjadi budaya kerja dalam organisasi di pemerintah daerah di provinsi kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
Lain halnya, Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dr Abdul Hayat MSi yang mengatakan bahwa pemerintah daerah provinsi sangat mengapresiasi atas bimbingan, yang selama ini karena kita sadari bahwa provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai cup jaringan inovasi pelayanan publik hasilnya sangat memuaskan setiap tahun.
Lanjut dia, kita ingin mengedepankan pelayanan publik yang kuat sehingga kita juga mengatakan tetap melayani masyarakat bukan kita yang dilayani masyarakat.
Turut hadir, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo, kepala puskesmas serta undangan lainnya. (hms/iys)
