– Upaya Meredam Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya?
PALOPO–Di tengah kian menguatnya desakan pembentukan Provinsi Luwu Raya dari berbagai lapisan masyarakat Tanah Luwu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, membuat kebijakan yang berpihak kepada Wija To Luwu di Pemprov Sulsel. Beberapa kebijakan Gubernur Sulsel ini terkait alokasi anggaran dan penempatan SDM dari Wija To Luwu di birokrasi Pemprov Sulsel.
Rupanya, kebijakan Andi Sudirman yang sangat berpihak ke Tanah Luwu itu di tengah maraknya suara Tanah Luwu pisah dari Provinsi Sulsel, dinilai hanya ‘gula-gula’ bagi Wija To Luwu. Terlebih selama ini muncul penilaian Tanah Luwu selama ini ‘dianaktirikan’ di Pemprov Sulsel terkait alokasi anggaran dan birokrasi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPP SRMD), William Martom menilai, kucuran anggaran yang digelontorkan Gubernur Andi Sudirman ke Tanah Luwu, mencapai angka Rp1,041 triliun dari APBD 2026, termasuk penempatan empat orang Luwu asli di birokrasi Pemprov Sulsel menjabat eselon II, sebagai upaya ‘meredam’ gejolak pemekaran Tanah Luwu yang tengah menggema di berbagai daerah di Tanah Luwu.
“Saya menilai, kebijakan itu semacam gula-gula bagi Wija To Luwu dari Gubernur Sulsel. Sebab, disaat Wija To Luwu bersuara keras memperjuangkan daerahnya pisah dari Sulsel, muncul kebijakan anggaran dan birorkasi yang berpihak ke Tanah Luwu dan Wija To Luwu,” kata William Martom, Jumat (6/2/2026).
Menurut William, penilaian bahwa Gubernur Sulsel tengah merayu Wija To Luwu dengan ‘gula-gula’ kebijakan anggaran dan birokrasi yang berpihak ke Wija To Luwu, tidak akan meredam suara-suara pemekaran Tanah Luwu yang sudah digemakan berbagai elemen masyarakat. Apalagi upaya pemekaran tersebut sudah mendapat dukungan dari empat kepala daerah dan empat DPRD se Tanah Luwu, dan para tokoh Wija To Luwu telah bersepakat membentuk Provinsi Luwu Raya sampai terbentuk.
“Selama ini khan muncul penilaian, Tanah Luwu dianaktirikan dari Pemprov Sulsel? Penilaian sebagian besar Wija To Luwu itulah yang mendorong adanya keinginan mandiri dalam bingkai Provinsi Luwu Raya,” katanya.
Diketahui, APBD Sulsel tahun anggaran 2026 ini, Pemprov Sulsel mengucurkan anggaran cukup fantastis ke wilayah Tanah Luwu untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Sekda Sulsel, Jufri Rahman menyebut, kucuran APBD Sulsel 2026 ke Tanah Luwu mencapai angka Rp1,041 triliun.
Menurut Jufri Rahman, anggaran sebesar itu akan diperuntukkan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur di Tanah Luwu. Kucuran dana itu sebagai wujud perhatian serius Pemprov Sulsel ke wilayah paling utara di Sulsel itu.
“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman beberapa waktu lalu, dikutip dari laman Pemprov Sulsel, sulselprov.go.id, Jumat (6/2/2026).
Jufri menyebut, angka Rp1,041 triliun yang diperuntukkan membangun berbagai infrastruktur di Tanah Luwu melampaui kontribusi pendapatan daerah Tanah Luwu ke kas Pemprov Sulsel. Katanya, konstribusi empat daerah di Tanah Luwu hanya Rp806 miliar, berdasarkan data realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak daerah, sementara belanja pembangunan yang dialokasikan Pemprov Sulsel untuk Luwu Raya melalui APBD Provinsi Sulsel mencapai Rp935 miliar, ditambah dukungan APBN melalui berbagai skema pembiayaan.
Anggaran pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan regional yang representatif.
Salah satu porsi terbesar dialokasikan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dengan nilai hampir Rp400 miliar, yang menjadi alokasi MYC terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Selatan.
Program MYC ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.
Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya mencapai Rp107 miliar. Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel turut mengintervensi pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket VI perbaikan jalan menyasar ruas Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer dan Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer.
Ruas lainnya meliputi Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer, Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer, serta tiga ruas jalan di Kota Palopo, yakni Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile sepanjang 1,35 kilometer, dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.
Gubernur Sulsel juga rupanya memberi ruang bagi Wija To Luwu berkiprah di birokrasi Pemprov Sulsel, khusus jenjang eselon II. Ada empat Wija To Luwu saat ini memangku jabatan strategis di Pemprov Sulsel. Pertama, Andi Ihsan diberi amanah menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dijabat Andi Evi, Asisten II Pemprov Sulsel dijabat DR Ishak Iskandar.
Terakhir, masih hitungan hari, Gubernur Sulsel menunjuk Muhammad Salim Basmin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel. (***)