PALOPO–Desakan terhadap abdi negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palopo untuk menjaga netralitasnya di perhelatan Pilkada Palopo 2024 semakin mengemuka. Termasuk Penjabat Walikota Palopo yang baru, Firmanza DP, Pelaksana tugas Sekda Kota Palopo, Ilham Hamid, dan seluruh pejabat mulai pimpinan OPD hingga Lurah dituntut netral.
Jika Pj Walikota Palopo, Plh Sekda dan para abdi negara tidak bisa menjaga netralitasnya, maka Pilkada Palopo 2024 yang diikuti empat pasangan calon terancam ricuh dan ribut.
Desakan agar Pj Walikota Palopo dan para pejabat di semua tingkatan di Kota Palopo untuk menjaga netralitas di Pilkada disampaikan elemen mahasiswa saat berunjukrasa di tiga lokasi berbeda, Selasa 1 Oktober 2024. Aksi pertama diadakan di depan Kantor Bawaslu, KPU, dan Kantor Walikota Palopo.
Dalam orasinya, para mahasiswa yang tergabung dalam forum ‘Salam Awas HMI Kota Palopo’ menuntut agar Pj Walikota Palopo, Plh Sekda, dan para ASN netral di Pilkada Kota Palopo. Bahkan, Pj Walikota Palopo diminta menjadi contoh bagi ASN untuk menjaga netralitas di Pilkada Palopo. Bukan sebaliknya malah mengarahkan para bawahannya untuk mendukung calon tertentu.
Mahasiswa menilai, jika PJ Walikota Palopo dan para pejabat tidak netral di Pilkada 2024, maka demokrasi mati di kota berpenduduk sekitar 200 ribu jiwa ini. Bahkan bisa memicu keributan dan kericuhan di pesta demokrasi lima tahunan di Kota Palopo.
Tak hanya itu, saat mahasiswa berdialog dengan Plh Sekda Kota Palopo, yang juga Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid, para mahasiswa mempertanyakan sejauhmana netralitas Pj Walikota Palopo, Plh Sekda, dan para pejabat di daerah ini.
Mewakili Pj Walikota Palopo, Plh Sekda Kota Palopo, Ilham Hamid menegaskan, jika Firmanza DP selama menjabat Sekda Kota Palopo hingga ditunjuk menjabat Pj Walikota menggantikan Asrul Sani, masih sangat netral dan tidak melakukan keberpihakan.
“Selama ini, saya berinteraksi Pak Pj Walikota, baik selama masih menjabat Sekda hingga Pj Walikota, sangat netral. Tidak pernah mengarahkan bawahannya mendukung atau memilih calon tertentu,” katanya.
Bahkan dia menegaskan, jika masyarakat menemukan bukti ketidaknetralan Pj Walikota dan dirinya, termasuk pejabat dan ASN di Kota Palopo, dipersilahkan melaporkan ke pihak berwenang, yakni Bawaslu Kota Palopo. “Kalau ada bukti, silahkan adukan ke pihak berwenang,” tegasnya.
Ilham Hamid yang didampingi beberapa pejabat Pemkot Palopo di hadapan mahasiswa, mengatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Pj Walikota Palopo, termasuk tuntutan netralitas. “Aspirasi adik-adik akan saya sampaikan kepada pimpinan,” katanya.
Jenderal Lapangan Forum ‘Salam Awas HMI’ Palopo, Viki menegaskan, aksi pihaknya merupakan peringatan agar Pj Walikota Palopo dan para ASN menjaga netralitasnya. Dia menyebut, pihaknya akan selalu mengawasi para pejabat selama masa pilkada 2024 untuk netral.
“Kami akan mengawasi seluruh ASN, termasuk Pj Walikota dan para pejabat supaya menjaga netralitasnya,” tandas Viki.
Dikatakan Viki, jika prakteknya Pj Walikota ataupun pejabat lainnya, termasuk ASN, tidak netral, maka pihaknya akan mengadukan ke pihak berwenang agar para pejabat tersebut mendapat sanksi tegas. “Kami akan mengadukan para ASN, termasuk Pj Walikota dan para pejabat ke Bawaslu jika tidak netral,” tegas Viki.
PJ Walikota Palopo Firmanza DP yang baru hitungan hari menjabat, saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Kota Palopo, pada, Senin (30/09/2024) lalu, menginstruksikan seluruh ASN, termasuk para pejabat mulai eselon II hingga lurah, menjaga netralitas di Pilkada Palopo.
Firmanza DP berpesan hal tersebut, agar pelaksanaan Pilkada 2024 bisa berlangsung aman, tertib, damai, dan demokratis. Bahkan, dia mengimbau seluruh ASN agar menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung pasangan calon kepala daerah.
Disampaikan Firmanza DP, dirinya selaku Pj Walikota Palopo, akan mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung sukses, dan terpilih pimpinan Kota Palopo lima tahun kedepan secara demokratis. Dia menambahkan, Pj. Gubernur Sulsel berpesan jika politik itu secukupnya saja, namun persaudaraan itu selamanya.
Diketahui, selain persoalan netralitas ASN, mahasiswa juga dalam aksinya menyampaikan aspirasi lainnya, diantaranya meminta KPU dan Bawaslu bersikap netral, KPU dan Bawaslu menciptakan Pilkada damai, KPU wajib berintegritas dan profesional menjalankan UU dan PKPU,
Bawaslu wajib memperketat pengawasan terhadap ASN, mendesak KPU dan Bawaslu menyelesaikan sengketa Pilkada di tingkat masyarakat yang telah memicu kegaduhan.(nada-putri/zul)
