BUA–Proses penerimaan karyawan PT BMS diwarnai isu tap sedap terkait adanya praktik calo dan bayar membayar agar bisa lulus seleksi. Namun isu tak sedap tersebut langsung dibantah tegas manajemen PT BMS yang bermarkas di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
Site Manager PT BMS, Aldin Djapari, menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah memungut biaya apa pun dalam setiap tahapan proses rekrutmen calon tenaga kerja.
“BMS tidak pernah memungut biaya dalam proses perekrutan, seperti yang sudah tertera jelas dalam pengumuman resmi perusahaan,” tegas Aldin, dilansir dari sindosulsel.com, Jumat (25/10/2025).
“Jika memang ada bukti karyawan kami yang terlibat, maka akan kami tindak tegas. Sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK),” sambung Aldin.
Dia menambahkan, PT BMS berkomitmen menjaga proses penerimaan tenaga kerja agar tetap transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Perusahaan, kata dia, membuka ruang bagi masyarakat atau pelamar yang memiliki informasi atau bukti kuat untuk segera melapor ke manajemen resmi PT BMS.
Sementara itu, Tim Legal PT BMS, Andi Agung, juga menegaskan hal senada. Ia menyebut isu dugaan adanya calo dalam penerimaan tenaga kerja bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak dua tahun terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada pihak yang bisa memberikan bukti nyata atau valid kepada perusahaan.
“Isu ini sebenarnya sudah beredar sejak dua tahun lalu, tapi sejauh ini tidak pernah ada yang benar-benar bisa memberikan bukti. Kami berharap, siapa pun yang mengetahui atau memegang bukti terkait dugaan calo tersebut dapat menyerahkan langsung ke pihak perusahaan untuk ditindak tegas. Ini juga menyangkut nama baik perusahaan,” kata Andi Agung.
Menurutnya, PT BMS akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. “Jika yang terlibat adalah karyawan BMS, maka perusahaan akan memberikan sanksi tegas berupa PHK. Namun jika pelaku merupakan oknum di luar manajemen BMS, perusahaan siap memberikan pendampingan kepada korban, asalkan bukti yang diserahkan jelas dan akurat,” tambahnya.
Pihak PT BMS menegaskan, seluruh proses penerimaan karyawan selama ini dilakukan secara terbuka dan melalui mekanisme seleksi resmi. Perusahaan juga secara berkala merilis informasi dan pengumuman resmi melalui kanal komunikasi yang sah, guna menghindari adanya penyalahgunaan nama BMS oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Andi Agung menutup keterangannya dengan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum atau perantara yang menjanjikan kelulusan kerja dengan imbalan uang. “Kami harap masyarakat berhati-hati dan selalu memastikan informasi hanya dari sumber resmi perusahaan. PT BMS menjunjung tinggi integritas dalam perekrutan,” tegasnya.
ISU CALO DAN BAYAR MEMBAYAR
Diketahui, proses penerimaan calon tenaga kerja di perusahaan smelter PT BMS kini menuai sorotan tajam. Sejumlah warga mengaku resah dan kecewa atas munculnya dugaan praktik percaloan dalam proses rekrutmen perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
Informasi yang beredar menyebutkan, ada oknum yang diduga meminta uang berkisar antara Rp5 juta hingga Rp15 juta kepada sejumlah pelamar dengan janji bisa membantu meloloskan mereka sebagai tenaga kerja di PT BMS. Ironisnya, sebagian dari mereka justru tidak lolos seleksi, meski sudah menyerahkan uang dalam jumlah besar.
Salah seorang keluarga korban di Desa Padangkalua, Kecamatan Bua, sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Padangkalua. Mereka berharap pihak desa maupun instansi terkait bisa menindaklanjuti dan membantu menyelesaikan persoalan ini agar tidak terulang.
“Ada warga saya datang melapor, anaknya sudah membayar, dijanji untuk masuk kerja, tapi tidak berhasil,” ujar Kepala Desa Padangkalua, Ummi.
Bukan hanya warga Desa Padangkalua, sejumlah pihak lain mengaku mendapat kabar serupa adanya oknum yang meminta bayaran kepada pelamar tenaga kerja di PT BMS
Kabar ini dengan cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat sekitar lokasi proyek smelter. Banyak warga menilai, dugaan praktik percaloan tersebut telah mencoreng nama baik perusahaan dan merugikan warga yang sedang berjuang mencari pekerjaan.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan meminta agar pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. “Kalau benar ada yang bermain seperti ini, harus diusut tuntas. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen di PT BMS,” tegas salah seorang tokoh warga di Kecamatan Bua.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan, tanpa pungutan liar, dan bebas diskriminasi. Warga berharap pihak perusahaan dan pemerintah daerah segera menertibkan proses rekrutmen dan menindak oknum yang memanfaatkan kesempatan di tengah tingginya minat kerja di PT BMS. (***)

