– Soal TPP ASN di BLUD Tak Dianggarkan Melalui APBD 2026

PALOPO–Insan kesehatan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan (Nakes) yang mengabdi di RSUD Sawerigading Palopo dan RSU dr Palammai Tandi. Sebab, kebijakan Pemkot Palopo yang tidak lagi mengakomodir Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui APBD Kota Palopo 2026, sangat memberatkan para Nakes, termasuk ASN yang mengabdi di dua rumah sakit milik Pemkot Palopo itu.

Melalui Peraturan Walikota (Perwal) Palopo Nomor 1 Tahun 2026, TPP ASN yang mengabdi di RSUD Sawerigading, termasuk RSU dr Palammai Tandi, tidak lagi dianggarkan melalui APBD Palopo 2026. Tetapi, TPP ASN tersebut melekat di RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi.

Kepala BPKAD Kota Palopo, Abd Waris membenarkan kebijakan tersebut. “TPP ASN di RSUD Sawerigading, termasuk RSU dr Palammai Tandi memang
sudah tidak dianggarkan lagi melalui APBD, karena statusnya sudah BLUD. Kebijakan serupa juga berlaku di RSU Palammai,” ujar Abd Waris,
Minggu (29/3/2026).

Menurut Abd Waris, RSUD Sawerigading Palopo dan RSU dr Palammai Tandi berstatus BLUD sehingga memiliki kewenangan mengelola keuangannya secara mandiri, termasuk didalamnya mengelola TPP ASN yang bertugas di RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai.

RSUD Sawerigading Palopo, misalnya, mengelola anggaran yang sangat besar setiap tahunnya. Tahun 2025 lalu, RSUD yang beralamat di Rampoang Palopo ini mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp99 miliar. Sedangkan, RSU dr Palammai Tandi mencatat PAD tahun 2025 sebesar Rp37 miliar.

Dengan pendapatan yang sangat besar, dua RSU tersebut dinilai mampu mengelola kebutuhan internalnya, termasuk kesejahteraan pegawai. “Apalagi selama ini, baik RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi tidak pernah menyetor deviden ke Pemkot Palopo sebagai PAD. Kita inginkan, dua rumah sakit itu dengan status BLUD, tidak harus menetek ke APBD, tetapi bisa mengelola keuangannya dengan baik, termasuk mengelola TPP ASN agar bisa sejahtera,” katanya.

Abd Waris menegaskan, Pemkot Palopo menyerahkan sepenuhnya pengelolaan keuangan ke menajemen dua rumah sakit tersebut, agar segera membuat kebijakan yang tidak merugikan ASN-nya. “TPP ASN disana akan dibayarkan dalam bentuk jasa, jadi tidak merugikan ASN. Silakan menajemen mengaturnya,” kata Abd Waris.

Sementara itu, di tempat terpisah, Plt Dirut RSUD Sawerigading Palopo, dr Iin Fatimah Hanis menjelaskan, TPP ASN di RSUD Sawerigading memang sudah tidak lagi dialokasikan melalui APBD 2026. Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur perubahan sistem penganggaran di rumah sakit berstatus BLUD.

Meski demikian, pihak manajemen rumah sakit tidak tinggal diam. Ia menyebutkan bahwa saat ini tengah dilakukan pembahasan atau penggodokan terkait skema pengganti yang akan disesuaikan dengan sistem BLUD. “Sementara ini masih dalam tahap penggodokan, kami harap ASN bersabar,” katanya.

Sementara itu, Ketua IDI Kota Palopo, dr. Abdul Syukur Kuddus, menekankan bahwa nakes bekerja dengan risiko tinggi. Baginya, penundaan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan soal rasa keadilan.

Senada dengan itu, Ketua IBI Palopo, Bidan Yenny, mengkhawatirkan adanya diskriminasi profesi jika efisiensi hanya dikejar tanpa mempertimbangkan beban kerja riil. (***)