Ketika Mahasiswa Bentrok dengan Aparat Keamanan di Palopo, Berikut Foto-Fotonya

1425
ADVERTISEMENT

DEMO mahasiswa menolak rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, berlangsung ricuh di Kota Palopo. Mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas kepolisian dan Brimob. Ujung-ujungnya, sejumlah fasilitas Kantor DPRD rusak terkena lemparan batu pendemo yang anarkis setelah terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

AKSI demi tersebut awalnya berlangsung tertib. Sekitar 2.000 ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palopo long march dari kampus masing-masing menuju Lapangan Pancasila, yang berada persis di depan kantor DPRD Kota Palopo. Sejak pukul 09:00 Wita, mahasiswa dari berbagai BEM tersebut mendatangi kantor DPRD Palopo, yang berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara.

Hingga pukul 11:00 Wita, ribuan mahasiswa telah menyemut di Lapangan Pancasila. “Tolak tiga periode, tolak perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga sembako,” teriak mahasiswa.

Suasana semakin memanas saat para mahasiswa memaksa hendak memasuki areal Kantor DPRD Kota Palopo yang dipagari kawat berduri dan dijaga ketat aparat keamanan gabungan personel Brimob, aparat Polres Palopo, TNI, termasuk Satpol-PP. Namun, para mahasiswa dihalau aparat keamanan hingga situasi memanas. Ujung-ujungnya, bentrokan terjadi antara pendemo dengan aparat keamanan.

ADVERTISEMENT

Dalam bentrok itu, pantauan KORAN SERUYA, sekitar 2000 mahasiswa yang berada dan menduduki lapangan Pancasila Palopo, ditembaki dengan menggunakan gas air mata. Tembakan pun dibalas dengan lemparan batu. Yang mengenaskan, posisi mahasiswa terjepit oleh pasukan Brimob. Meski demikian, perlawanan berlangsung sengit.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa berencana menggelar aksi di depan gedung DPRD Palopo, kantor Balaikota Palopo, dan kantor Satpol PP Palopo. Mahasiswa yang terjepit, akhirnya menyerang kantor-kantor itu. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kaca kantor terlihat pecah terkena lemparan batu demonstran. Terutama kaca kantor DPRD Kota Palopo. Batu-batu menghujani kantor Dewan.

Berikut foto-foto yang sempat dirangkum KORAN SERUYA dari berbagai sumber, saat aksi unjukrasa berujung bentrok tersebut:


Demo mahasiswa menolak rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, berlangsung ricuh di Kota Palopo. Mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas kepolisian dan Brimob. Ujung-ujungnya, sejumlah fasilitas Kantor DPRD rusak terkena lemparan batu pendemo yang anarkis setelah terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

KANTOR DPRD PALOPO RUSAK

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Palopo, Abdul Waris, membenarkan jika sejumlah kaca jendela Kantor DPRD Palopo pecah terkena lemparan batu. Termasuk pagar kantor Dewan dirusak pendemo.

“Pagar kantor dan sejumlah kaca jendela kantor rusak. Padahal, sebelum terjadi bentrokan, pimpinan dan anggota Dewan sudah siap menerima aspirasi mahasiswa, namun bentrokan terjadi,” ujar Abdul Waris.

Dalam aksi bentrokan tersebut, dikabarkan seorang anggota Polres Palopo mengalami luka di wajah akibat terkena lemparan batu. Beberapa mahasiswa juga mengalami luka. Termasuk ada sekitar 14 mahasiswa diamankan dalam insiden bentrokan tersebut. “Iya, ada 14 orang diamankan. Ada di Polres Palopo kita amankan sementara,” ucap Kapolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman, Senin (11/4/2022), malam tadi.

AKBP Yusuf menduga ada pihak lain yang berupaya melakukan provokasi sehingga massa demonstrasi melakukan tindakan anarkis dengan melempar ke arah gedung DPRD, dan petugas yang sedang melakukan pengamanan. Sedikitnya ada tujuh orang yang disinyalir menjadi provokator. “Memang ada beberapa orang, namun kami belum bisa tampilkan dulu datanya karena masih dalam tahap interogasi pihak penyidik, ada sekitar 7 orang yang diduga berupaya melakukan provokasi,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya akan mendalami peran masing-masing orang yang diamankan. Polisi juga belum mengumumkan lebih lanjut status hukum terhadap 14 orang yang diamankan. “Sementara kita komunikasikan, sambil menunggu hasil interogasi untuk adek-adek kita yang sekarang ini sementara berada di Polres,” katanya.

Aksi mahasiswa yang berujung bentrok tersebut tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat (AMPERA) Kota Palopo. Sedikitnya 48 organisasi kemahasiswaan ikut dalam aksi tersebut. Mereka berkumpul di tujuh titik sejumlah berkumpul di Kantor DPRD Kota Palopo.

Aksi demonstrasi yang dilakukan AMPERA Kota Palopo merupakan upaya menuntut kebijakan kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mereka anggap tidak pro terhadap rakyat.

Jendral Lapangan, Mustapa, menjelaskan telah melakukan konsolidasi dan kajian dari kampus ke kampus. Kemudian puluhan Organisasi Kemahasiswaan (ormawa), Organisasi Kedaerahan (Organda) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Protes publik terhadap kebijakan pemerintah tercermin dari hasil konsolidasi kami sejumlah 48 organisasi yang tergabung baik ormawa, organisasi kedaerahan maupun ormas siap melakukan aksi protes,” Kata Mustapa.

Menurut Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo (UMP) ini, pihaknya telah masif melakukan konsolidasi sepekan terakhir. Ia mengharapkan bukan hanya dari pihak mahasiswa yang melakukan protes tetapi masyarakat sipil juga ikut melakukan aksi protes pada tanggal 11 April 2022. “Kami memperjuangkan kebijakan negara yang kontra terhadap kepentingan rakyat. Menyentuh langsung masyarakat, seperti kenaikan bahan pokok apalagi di bulan Ramadhan ini, makanya kami terpanggil untuk melakukan aksi protes,” tegasnya.

Selain itu, Wakil Jendral Lapangan (Wajendlap), Muhar menjelaskan pihaknya membawa tujuh tuntutan saat aksi protes yang dilakukan. Pihaknya mengklaim akan membawa ribuan massa. “Kami membawa tujuh tuntutan hasil konsolidasi dan kajian di empat kampus di Kota Palopo,” tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) Unanda ini.

Adapun 7 tuntutan tersebut, yakni tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode, tolak kenaikan BBM dan Bahan Pokok, evaluasi menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju, wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Tolak UU Omnibuslaw, Tolak Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara), Tuntaskan Pelanggaran HAM, dan mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi. (tim)

ADVERTISEMENT