– Menyusul Beredar Tangkapan Layar Percakapan WA Berisi Percakapan dengan Koordinator Forum
PALOPO–Publik Kota Palopo dikejutkan dengan beredarnya tangkapan layar percakapan intensif yang diduga melibatkan tiga oknum legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Percakapan layar atau screenshot WA tiga legislator Palopo itu diduga dengan Koordiantor Forum Ketua RT/RW dan LPMK Kota Palopo.
Percakapan yang seharusnya bersifat tertutup dan terbatas tersebut kini menjadi konsumsi publik, memicu kekhawatiran akan stabilitas keamanan dan ketertiban di tingkat akar rumput.
Sebab, materi pembicaraan dalam tangkapan layar tersebut menyentuh isu yang sangat krusial, yakni penegasan kebijakan Pemerintah Kota Palopo terkait pembayaran reward atau insentif bagi RT dan RW.
Diketahui, terdapat aturan ketat di mana RT/RW yang tidak memenuhi syarat administratif maupun kinerja tidak dapat diberikan reward tersebut.
Beberapa waktu lalu, seratusan Ketua RT/RW dan LPMK tergabung dalam forum yang dikoordinatori Feriyanto berunjukrasa di Kantor DPRD Palopo dan Kantor Walikota Palopo terkait desakan Pemkot Palopo membayar tunggakan insentif mereka. Bahkan, aksi unjukrasa di kantor DPRD berlansung panas dan sempat ricuh antara pendemo dengan pihak keamanan dari Satpol-PP Palopo.
Beredarnya tangkapan layar WA tiga legislator Palopo tersebut di media sosial dinilai sebagai langkah yang sangat tidak bijaksana. Sebab, alih-alih menjaga kondusivitas, tiga oknum legislator dalam percakapan tersebut justru melontarkan kalimat-kalimat emosional seperti “mati nurani” dan “kurang ajar betul itu”.
Beredarnya pembicaraan ini ke publik memicu tuduhan serius. Para legislator yang terlibat di dalam percakapan tersebut kini terseret namanya
berada dibalik aksi unjukrasa para Ketua RT/RW dan LPMK yang menuntut pembayaran insentif. “Harusnya pembicaraan mengenai kebijakan yang belum tuntas atau sensitif seperti ini dibicarakan dalam ruang-ruang resmi kedewanan, bukan diumbar secara terbuka yang bisa memicu kemarahan massa,” ungkap salah satu pengamat kebijakan lokal yang enggan disebutkan namanya.
Dampak dari bocornya percakapan ini bukan sekadar urusan politik di tingkat atas. Ada ancaman nyata terjadinya gesekan di lapangan antara perangkat lingkungan dengan pemerintah kota.
Instruksi untuk melakukan “perlawanan” dan pernyataan bahwa legislator akan menggunakan “wewenang lembaga” untuk menekan pemerintah justru memperlihatkan sikap yang agresif ketimbang persuasif.
KORAN SERUYA, Rabu malam, 17 Desember 2025, menerima tangkapan layar atau screenshot berisi percakapan tiga orang diduga legislator Palopo dengan Feriyanto.
Adapun potongan percakapan yang beredar di media sosial tersebut, tertulis nama “Pak Ketua Darwis DPRD”, “Kak Tazar Dewan”, dan “Aris Masykur”. Diketahui, tiga nama tersebut mengarah ke Ketua DPRD Palopo, Darwis, dan dua anggota DPRD Palopo, Andi Muh Tazar dan Aris Munandar.
Dari salah satu screenshot percakapan WA tersebut atas nama ‘Pak Ketua Darwis DPRD’, tertulis pesan bernada emosional, seperti, “Kurang ajar betul, tidak ada nuraninya.” Pesan tersebut kemudian dibalas dengan kalimat, “Iye kak, sakit hati saya, dan orang di forum baca kak.”
Masih dalam percakapan itu, tertulis lagi “Mau menetes air mataku bacai,” dan berlanjut kalimat menyinggung soal “dibayar mahal” serta pernyataan akan menjadikan persoalan tersebut sebagai “bahan untuk wewenang lembaga.”
Masih dalam rangkaian percakapan yang sama, terdapat balasan lain yang menyebutkan, “Iye kak bah, sementara dikka gladi wisudaka tadi masuk ini berita langsungka keluar, mau sekalika datangi rujabnya.”
Sementara untuk tangkapan layar percakapan atas nama “Kak Tazar Dewan”, tertulis pesan, “Iya dek, nanti saya coba tanya ke Aris.” Percakapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan permintaan agar rekomendasi disampaikan kepada seluruh anggota dewan, agar semua mengetahui dan bersikap lebih keras.
Sementara itu, pada beranda percakapan atas nama “Kak Tazar Dewan”, tertulis pesan, “Iya dek, nanti saya coba tanya ke Aris.” Percakapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan permintaan agar rekomendasi disampaikan kepada seluruh anggota dewan, agar semua mengetahui dan bersikap lebih keras.
Pesan lainnya berbunyi, “Sakit hati orang dikasi begini bah,” yang kemudian dibalas dengan pernyataan serupa, “Aslinya dek, pasti sakit hati.” Percakapan itu juga diwarnai dengan ungkapan emosional lainnya seperti, “Ampun betulka saya,” dan “Ndak tauka juga liat.”
Selain itu, dalam beranda percakapan yang diduga milik Aris Munandar, juga beredar tangkapan layar yang memuat tautan berita Palopo Pos berjudul “Penegasan Pemkot Palopo Terkait Kebijakan RT/RW.”
Di bawah tautan tersebut, tertulis pesan, “Copas Palopo Pos dari sini, mati nurani.” Pesan itu kemudian disusul dengan pernyataan, “Jujur kak, langsung keluarkan dari ruang gladi wisuda tadi liat ini berita langsung mauka ke rujabnya saya rasa.”
Ketua DPRD Palopo, H. Darwis dikonfirmasi KORAN SERUYA terkait tangkapan layar percakapan, tak menampik jika memang dirinya bercakap dengan Feriyanto. Namun dia membantah tegas tudingan bahwa dirinya memprovokasi, mendalangi ataupun otak dibalik unjukrasa para Ketua RT/RW dan LPMK.
“Saya di-WA dia (Feriytanto) mempertanyakan berita media terkait kebijakan Pemkot Palopo soal pembayaran insentif Ketua RT/RW dan LPMK. Saya sebatas menjawab WA,” kata Darwis.
Secara tegas, Darwis membantah tudingan yang menyeret namanya memprovokasi atau berada dibalik aksi unjukrasa tersebut. “Apa kepentingan saya? Saya pertegas, saya tidak punya kepentingan dengan aksi unjukrasa RT/RW. Saya sebatas menjalankan tugas kedewanan,” kata Darwis.
Senada itu, salah seorang legislator Palopo yang namanya ikut disebut-sebut, yakni Andi Muh Tazar, dikonfirmasi KORAN SERUYA, membenarkan jika tangkapan layar WA dengan Feriyanto itu memang benar dirinya.
Namun dia membantah tegas berada dibalik aksi unjukrasa para Ketua RT/RW dan LPMK Kota Palopo, termasuk ikut memprovokasi. “Saya hanya menjawab WA dari Feriyanto yang mempertanyakan kebijakan Pemkot Palopo soal pembayaran insentif, yang diberitakan media. Sebatas menjawab WA saja, saya tidak ada kaitan dengan aksi unjukrasa itu,” kata Tazar.
Polisi PDIP Palopo ini juga menegaskan, dirinya tidak punya kepentingan dengan persoalan tersebut. “Saya hanya menjalankan fungsi sebagai Dewan. Untuk apa saya memprovokasi para Ketua RT/RW dan LPMK?,” kata Tazar.
Sementara itu, legislator Hanura, Aris Munandar mengatakan, dirinya di-WA Feriyanto mempertanyakan soal kebijakan Pemkot Palopo soal kebijakan Pemkot Palopo terkait pemberian reward bukan dalam bentuk finansial, tetapi dalam bentuk piagam atau penghargaan. “Sebagai wakil rakyat, saya sebatas menjawab,” kata Aris.
Ditanya soal tudingan dirinya memprovokasi dan berada dibalik aksi unjukrasa Ketua RT/RW dan LPMK, Aris membantah tegas. “Itu tidak benar, itu isu sesat. Sekali lagi, saya sebatas menjelaskan apa yang ditanyakan Feriyanto,” kata Aris.
Tak hanya itu, Aris juga mengatakan, dirinya tidak punya kepentingan dibalik masalah insentif Ketua RT/TW dan LPMK yang saat ini berpolemik. “Mohon diluruskan, saya tidak punya kepentingan,” tandas Aris. (***)

