PALOPO–Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palopo bekerja sama dengan Program Studi PWK Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Evaluasi Kota Layak Huni (Liveable City) pada Kawasan Kumuh di Kota Palopo” di Kampus II UMPalopo, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo, akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan guna membahas kondisi kawasan kumuh serta strategi mewujudkan Kota Palopo yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UMPalopo, Prof. Dr. Hadi Pajarianto. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan perkotaan berbasis riset dan pengabdian masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak hanya hadir sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Kajian kota layak huni ini menjadi bagian penting untuk membangun Kota Palopo yang lebih manusiawi, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UMPalopo, Dr. Muh. Zainal S. menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk penguatan sinergi akademik antara UMPalopo dan Universitas Terbuka dalam pengembangan riset perkotaan dan kebencanaan.
Ia juga memperkenalkan enam program studi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi UMPalopo, yakni Penyuluhan Pertanian, Ilmu Kelautan, Rekayasa Perangkat Lunak, PWK, Ilmu Komputer, dan Teknik Pertambangan sebagai komitmen kampus dalam mendukung pembangunan daerah melalui inovasi akademik dan penelitian terapan.
Ketua Prodi PWK Universitas Terbuka sekaligus Ketua Tim Peneliti, Vita Elysia menyampaikan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui survei lapangan dan diskusi bersama RT/RW, lurah, serta masyarakat selama dua bulan terakhir.
Menurutnya, fokus penelitian diarahkan pada kelompok masyarakat rentan di kawasan kumuh agar kebijakan kota layak huni benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Kota layak huni adalah hak seluruh warga. Namun masyarakat di kawasan kumuh membutuhkan perhatian lebih karena memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas dasar. Karena itu, penelitian ini mencoba merumuskan rekomendasi yang lebih berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Dalam sesi pemaparan hasil penelitian, Ketua Prodi PWK UMPalopo, Ir. Wahyu Hidayat memaparkan hasil survei terhadap 107 responden yang tersebar di 9 kecamatan, 33 kelurahan, dan 23 kawasan kumuh di Kota Palopo. Kajian tersebut menggunakan 28 indikator kota layak huni yang mengacu pada standar Indonesian Association of Planners (IAP).
Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks kepuasan masyarakat berada pada angka 3,30 dari skala 1–5 atau masuk kategori “cukup”. Beberapa indikator dengan nilai tertinggi meliputi fasilitas peribadatan (3,82), penyediaan air bersih (3,73), fasilitas administrasi dan pelayanan publik (3,68), fasilitas kesehatan (3,64), serta fasilitas pendidikan (3,63).
Namun, penelitian juga menemukan sejumlah aspek yang perlu menjadi prioritas pembenahan, di antaranya fasilitas kesenian dan budaya (2,60), informasi dan partisipasi masyarakat (2,71), fasilitas kelompok rentan (2,90), fasilitas olahraga (2,97), serta fasilitas rekreasi (2,96).
Selain aspek sosial dan pelayanan publik, penelitian turut memetakan potensi risiko bencana pada kawasan kumuh di Kota Palopo, meliputi banjir, longsor, dan likuefaksi.
Kajian banjir menunjukkan kawasan Murante, Padang Lambe, dan Pentojangan termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi yang membutuhkan penanganan infrastruktur drainase dan sistem mitigasi bencana. Sementara pada kajian longsor, Kecamatan Wara Barat, Mungkajang, dan Sendana menjadi wilayah prioritas mitigasi karena memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi.
Dalam sesi diskusi, berbagai OPD Kota Palopo memberikan tanggapan serta masukan strategis terhadap hasil penelitian tersebut.
Perwakilan Pemerintah Kota Palopo menyampaikan bahwa sejumlah kawasan kumuh telah mengalami penanganan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kawasan pesisir dan wilayah Salutulue. Pemerintah juga tengah mempersiapkan revisi SK kawasan kumuh menyesuaikan kondisi terbaru tahun 2026.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo menilai hasil survei terkait tingginya tingkat keamanan kota dapat menjadi modal penting dalam menarik investasi dan meningkatkan citra Kota Palopo sebagai kota layak huni.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menilai penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan, khususnya dalam memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas lingkungan perkotaan.
Dinas Pariwisata juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai instrumen penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan amenitas, aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan budaya lokal.
BPBD Kota Palopo menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh perlu diintegrasikan dengan peta risiko bencana agar pembangunan permukiman lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.
FGD ini turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD Kota Palopo, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palopo, Kepala Bapperida, ATR/BPN, Dinas PUPR-PKP, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pendidikan.
Melalui kegiatan ini, UMPalopo dan Universitas Terbuka berharap hasil kajian dapat menjadi rujukan akademik dan kebijakan dalam mewujudkan Kota Palopo yang lebih layak huni, tangguh terhadap bencana, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara pihak universitas dan perwakilan OPD Pemerintah Kota Palopo untuk menindaklanjuti data hasil kajian ke dalam program aksi nyata di lapangan. Dokumen hasil penelitian ini diharapkan menjadi kompas bagi Pemerintah Kota Palopo dalam merumuskan kebijakan penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan demi mewujudkan Palopo sebagai Liveable City sejati. (putri)