– Terkait Pertumbuhan Ekonomi dan Tuntutan Pembayaran Insentif/Reward Ketua RT/RW dan LPMK
PALOPO–Anggota DPRD Kota Palopo dari Fraksi Partai NasDem, Abdul Salam menilai, di awal masa pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Hj Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin, yang baru berjalan beberapa bulan, sudah banyak sorotan dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari internal Dewan Palopo. Berbagai kritikan dan sorotan tersebut dinilai wajar dan lumrah asalkan didasari
fakta, data, dan alasan yang jelas.
Salam mencontohkan, kritikan terkait pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang dinilai melambat, berbanding terbalik dengan fakta dan data di lapangan. Sebaliknya, meski belum sampai 6 bulan memimpin Kota Palopo, di masa pemerintahan Walikota Naili, pertumbuhan ekonomi Palopo semakin membaik dengan adanya intervensi Pemkot Palopo dari berbagai instansi terkait, termasuk kebijakan kepala daerah.
“Semua mata bisa melihat simpul-simpul perputaran ekonomi di Palopo berjalan baik, seperti usaha UMKM semakin menjamur, cafe bertumbuh dimana-mana. Hadirnya berbagai usaha baru di Palopo tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha, terutama perizinan,” kata Salam, Rabu (24/12/2025).
Pemkot Palopo di awal pemerintahan Walikota Naili, kata Salam, terus memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan modal, hingga pendampingan usaha. Bahkan, dia menyebut, kebijakan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal yang membayarkan TPP ASN tepat waktu per tanggal 20 Desember 2025 lalu, ikut mendorong perputaran ekonomi masyarakat bertumbuh dan berkembang.
“Sebab, ASN yang mendapatkan TPP bisa berbelanja sehingga perputaran ekonomi masyarakat menggeliat. Pembayaran TPP ASN ini bagian dari strategi Ibu Walikota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Salam menyikapi polemik desakan Pemkot Palopo membayarkan insentif Ketua RT/RW dan LPMK, yang saat ini dituntut Ketua RT/RW dan LPMK dalam beberapakali aksi unjukrasa di Kantor DPRD.
Menurut Salam, Pemkot Palopo dibawah kepemimpinan Walikota Naili tidak pernah bermaksud menolak membayar insentif tersebut. “Namun Pemkot Palopo, dalam hal ini Ibu Walikota berpedoman pada aturan yang ada.
“Pemkot Palopo tidak bisa membayar begitu saja tanpa mempedomani aturan, termasuk hasil konsultasi dengan BPK. Pembayaran insentif RT/RW dan LPMK jelas aturan mainnya, karena Walikota Palopo tidak mau salah langkah. Makanya ada teman di DPRD mengeluarkan pernyataan mendesak Pemkot membayar insentif tersebut, saya kira pernyataan itu tidak berdasar (asbun). Jadi silakan kritik, tapi jangan Asbun,” kata Abdul Salam.
Salam menguraikan, saat Kota Palopo dipimpin Pj Walikota, saat itu dijabat Firmanza DP, tunggakan insentif RT/RW dan LPMK juga tidak dibayarkan. “Sebab, Pj Walikota Palopo saat itu juga berpedoman aturan dan merujuk hasil konsultasi BPK. Termasuk pemberian reward bagi Ketua RT/RW dan LPMK dasar rujukannya dalam bentuk finansial juga tidak ada, sehingga tidak diberikan saat ini,” katanya.
Untuk itu, Salam sangat menyayangkan jika ada pihak menuntut Pemkot Palopo membayarkan tunggakan insentif dan reward bagi Ketua RT/RW dan LPMK tanpa berpedoman pada regulasi, karena tentu saja kepala daerah tidak akan berurusan hukum.
“Saya sangat percaya, Ibu Walikota tidak ingin menciderai dirinya karena ada aturan yang dipedomani. Andaikata aturannya menegaskan harus dibayarkan, saya percaya Ibu Walikota tidak akan sampai hati tidak membayarkan. Sebab, para Ketua RT/RW dan LPMK adalah masyarakatnya yang juga harus diayomi dan dijaga,” katanya.
Diketahui, sesuai siaran pers Pemkot Palopo, bahwa Pemkot Palopo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palopo menghormati aspirasi RT/RW yang disampaikan melalui aksi penyampaian pendapat di muka umum. Namun demikian, setiap kebijakan pemerintah daerah harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terkait tuntutan yang disampaikan, Pemerintah kota Palopo menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi BPK, RT/RW pada periode yang dipersoalkan dapat diberikan reward, bukan insentif keuangan, apabila memenuhi syarat administrasi dan akuntabilitas, antara lain:
1. Memiliki Surat Keputusan Wali Kota yang sah pada periode bersangkutan;
2. Melampirkan dokumen lengkap proses pemilihan RT/RW pada saat itu;
3. Menyampaikan laporan kegiatan RT/RW selama masa jabatan.
Pemkot Palopo menegaskan bahwa reward dimaksud bersifat non-finansial, seperti piagam atau sertifikat penghargaan, dan tidak menggunakan skema yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan APBD. Pemerintah Kota tidak akan menjanjikan atau mengambil kebijakan yang bersifat spekulatif karena seluruh anggaran daerah wajib dipertanggungjawabkan secara hukum.
Lebih lanjut, pemerintah kota Palopo menyampaikan bahwa persoalan ini berkaitan dengan pemerintahan masa lalu, di mana pembayaran tidak dilakukan karena adanya temuan BPK. Oleh karena itu, hingga saat ini Pemerintah Kota tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum.
Di sisi lain, Pemkot menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara, karena hal tersebut merugikan masyarakat dan mencederai ketertiban umum.
Pemerintah Kota Palopo membuka ruang dialog yang konstruktif, berbasis data dan ketentuan hukum, guna menjaga stabilitas, ketertiban, serta keberlanjutan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. (***)

