MASAMBA–Konsistensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan, dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan kembali mendapat apresiasi. Keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya, dimana 14 secara berturut-turut dinilai menjadi bukti kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lutra berjalan baik dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Lutra, Husain, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut setelah Pemkab Lutra kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Husain, raihan tersebut menjadi pencapaian membanggakan karena mampu dipertahankan selama 15 kali, dimana 14 kali diraih berturut-turut. Capaian itu menunjukkan komitmen kuat Pemkab Lutra dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Kami mengapresiasi Pemkab Lutra yang telah sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali, dimana 14 kali
secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Husain, Selasa (2/6/2026).
Husain yang mendampingi Bupati Lutra, Andi Abdullah Rahim menerima LKPD tersebut, menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP
menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, capaian tersebut mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi prestasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tuban berjalan dengan baik.
“Raihan WTP ini merupakan bukti bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif berlangsung harmonis. Hubungan yang baik ini tetap berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga, namun memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lutra,” ungkap Husain.
Selain itu, Husain menjelaskan DPRD Lutra terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, lanjutnya, berlangsung sejak proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
Ia menambahkan, opini WTP bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah semata, melainkan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Lutra. Mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, hingga seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Husain mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
“Rekomendasi yang diberikan BPK merupakan hal yang wajar dalam proses audit. Ini menjadi bahan evaluasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat. DPRD juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut,” tegasnya.
Disamping itu, Husain optimistis di bawah kepemimpinan Bupati Lutra, Andi Abdullah Rahim dan wakilnya, Jumail Mappile, Pemkab Lutra
mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui berbagai inovasi yang dijalankan.
“Kami yakin Bupati bersama seluruh OPD akan terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga pembangunan Kabupaten Lutra dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, Pemkab Lutra kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk ke-15 kalinya, Luwu Utara berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dari 15 kali meraih opini WTP, 14 kali diraih secara berturut-turut.
Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel kepada Bupati Luwu Utara, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Yang membuat pencapaian kali ini luar biasa bukan sekadar angka 15 kali, melainkan konsistensinya. Di mana Luwu Utara sukses mempertahankan opini WTP ini secara konsekutif sebanyak 14 kali sejak 2013 hingga 2026 alias 14 kali secara beruntun. Sekadar diketahui, opini WTP pertama kali diraih oleh Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2011 di era Bupati Arifin Djunaidi menjabat. Selanjutnya, sejak 2013 – 2026 kembali diraih tanpa putus. (***)