BELOPA – Menjelang mutasi perdana di era kepemimpinan Bupati Luwu, Patahudding, dan Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu (Pata-Dhevy), Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) memberikan peringatan tegas terkait integritas pejabat yang akan dipilih.
Koordinator FP2KEL, Ismail Ishak, menegaskan bahwa Pata-Dhevy harus berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) guna membawa Kabupaten Luwu keluar dari peringkat ketiga daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Salah satu langkah kunci adalah menempatkan aparatur pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kabupaten Luwu mengalami keterpurukan di pemerintahan sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah keberadaan oknum pejabat yang tidak berintegritas. Mereka tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, serta memiliki pola pikir yang dipengaruhi politik praktis, bukan kinerja,” ujar Ismail Ishak, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, pejabat dengan karakteristik seperti itu seharusnya tidak dipertahankan dalam pemerintahan Pata-Dhevy. Ia menilai, salah satu tantangan besar bagi kepemimpinan baru ini adalah memastikan hanya ASN yang memiliki loyalitas dan integritas yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan.
“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah jelas melarang ASN terlibat dalam politik praktis. Namun dalam praktiknya, ada saja ASN yang pragmatis, berpikir politis, dan merusak lingkungan birokrasi,” tambahnya.
Ismail pun menyampaikan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Luwu memiliki kemampuan untuk membedakan ASN yang benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat dan ASN yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kami harap mutasi perdana nanti benar-benar menghasilkan susunan pejabat yang profesional, kompeten, dan berintegritas demi kemajuan Kabupaten Luwu,” tandasnya. (mat)
