PALOPO – Wali Kota Palopo, Naili Trisal menerima langsung rapor Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pelayanan Publik) Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penyerahan hasil penilaian tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Ismu Iskandar dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (12/3/2026).
Dalam penilaian tersebut, Pemerintah Kota Palopo berhasil meraih predikat “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi” sebuah kategori yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tersebut berada pada tingkat kepatuhan dan kualitas yang baik.
Evaluasi ini bertujuan memastikan layanan pemerintah kepada masyarakat berjalan sesuai standar, transparan, serta bebas dari penyimpangan.
Berdasarkan hasil evaluasi, kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Palopo berada pada kategori baik, dengan skor berkisar antara 78,00 hingga 87,99, serta tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan yang mencapai skor 10.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip good governance atau pemerintahan yang baik.
Selain itu, hasil penilaian tahun ini juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Palopo berhasil naik dari kategori sedang menjadi kategori baik, menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem maupun pelaksanaan pelayanan publik.
Proses penilaian dilakukan secara komprehensif dengan menilai berbagai aspek, mulai dari dimensi input, proses, hingga output pelayanan, termasuk mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat.
Tingkat kepatuhan terhadap pengawasan dan rekomendasi produk Ombudsman juga menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi tersebut.
Menanggapi capaian tersebut, Naili menyampaikan rasa syukur atas predikat yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemerintah Kota Palopo.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, terutama perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian Ombudsman. (wahdi)

