PALOPO–Walikota Palopo, Hj Naili Trisal menandatangani penetapan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Palopo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan bersama unsur Pimpinan DPRD Kota Palopo itu dilaksanakan dalam rapat paripurna dalam rangka persetujuan DPRD
atas penetapan Perda tentang APBD Palopo tahun anggaran 2025, Senin (15/12/2025).
Sebelum persetujuan bersama ditetapkan, dilaporkan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Palopo terhadap Ranperda APBD Kota Palopo tahun 2026 yang disampaikan oleh anggota Banggar, Hj. Anita Oktaviani Andi Laluasa, yang kemudian dilanjutkan dengan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Palopo.
Walikota Palopo, Hj Naili Trisal dalam sambutannya menyampaikan, Pemkot Palopo menegaskan bahwa peningkatan ekonomi harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan infrastruktur yang memadai. Fokusnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo secara adil dan merata.
“Untuk mewujudkan hal ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik akan dilakukan melalui percepatan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat,” ungkap Walikota Naili.
Masih dalam sambutannya, Walikota Naili mengatakan, sekaitan dengan agenda dan prioritas dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2026 dengan tema “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif” sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota Palopo memastikan Program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran belanja dalam Ranperda APBD sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan.
Adapun prioritas utama tersebut, yakni pertama pelaksanaan mandatory spending bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, dan Perlindungan sosial,
Kedua, kebijakan tematik dan isu strategis lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Tahun Anggaran 2026 dengan memfokuskan pada kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat dalam rangka meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, Penurunan stunting, Pemberantasan Kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Pengendalian inflasi, Ketahanan dan kedaulatan pangan, Kemudahan pelayanan publik dan investasi, Pencegahan banjir, akselerasi perbaikan tata Kelola pemerintahan, Stabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang juga merupakan program prioritas nasional.
Ketiga, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diakhir sambutannya, Walikota Naili menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD atas segala perbedaan pendapat yang kerap muncul dalam komunikasi dan interaksi antara eksekutif dan legislatif selama penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, atas kerja keras, dukungan serta kerjasamanya, sehingga pada hari ini kita dapat menyetujui bersama Perda tentang APBD Tahun 2026, sehingga seluruh program dan kegiatan kita dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Mari bergandengan tangan membangun Kota Palopo,” katanya.
Diketahui, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis didampingi wakil ketua I, Harisal A. Latief, dan Wakil Ketua II, Alfri Jamil, dan diikuti sebanyakn 20 Anggota DPRD Kota Palopo. Hadir pula Unsur Forkopimda Kota Palopo, Plh. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Asisten Setda, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah lingkup Pemkot Palopo, serta undangan lainnya. (nada)

