= Tergantung Kebijakan Walikota Naili
– Catatan: Chaerul Baderu, SE, MM
Dirut KORAN SERUYA
PALOPO–Setelah penantian panjang, dunia perairminuman Tanah Air akhirnya mendapat kepastian hukum yang dinanti-nantikan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMD AM) pada 31 Desember 2024 lalu. Regulasi menjadi tonggak penting dalam memperkuat profesionalisme dan tata kelola BUMD AM di seluruh Indonesia.
Sebagai pengganti Permendagri No. 2 Tahun 2007, regulasi ini membawa harapan besar bagi para insan air minum yang selama ini bekerja di tengah berbagai tantangan tanpa pedoman yang jelas. Kini, mereka memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan operasional perusahaan dengan lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Untuk mempercepat pemahaman dan implementasi aturan baru ini, PERPAMSI telah mengadakan Sosialisasi Permendagri 23/2024 yang dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERPAMSI di Hotel Harris Citylink, Bandung, pada 13-14 Februari 2025 lalu. Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, sejumlah kepala daerah, pengurus dan anggota PERPAMSI dari seluruh Indonesia.
Rupanya, regulasi baru tersebut akan mengubah organ dan kepegawaian PDAM, begitu Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dulunya lebih dikenal. Sebab, regulasi baru ini mengatur jumlah direksi dan anggota dewan pengawas (dewas) BUMD AM, termasuk jumlah direksi dan dewan pengawas Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
Jika merujuk Permendagri Nomor 23 tahun 2024 tersebut, jumlah direksi Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo akan mengalami pengurangan dari 3 direksi dan 3 dewan pengawas menjadi satu saja.
Sebab, merujuk Permendagri ini, jumlah direksi dan dewan pengawas Perumda Tirta Mangkaluku Palopo akan merujuk jumlah pelanggan. Adapun aturannya, yakni Bundam kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan jumlah direksi dan dewan pengawas 1 orang; untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan jumlah direksi dan dewan pengawas 3 orang ; dan besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan jumlah direksi dan dewan pengawas paling banyak 5 orang.
Data terbaru, jumlah pelanggan Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo belum mencapai angka 50.001. Masih berada di kisaran angka 37 ribu pelanggan. Artinya, Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo masuk kategori kecil, yakni jumlah direksi dan dewan pengawas satu orang. Menyusut dari 3 orang jadi satu orang.
Namun, penerapan Permendagri Nomor 23 tahun 2024 tersebut masih membutuhkan waktu dua tahun untuk diberlakukan. Masih ada masa sosialisasi 2 tahun sebelum benar-benar diterapkan. Termasuk, tergantung kebijakan kepala daerah, apakah mau langsung menerapkan regulasi baru tersebut sebelum tahun 2026 diberlakukan.
Khusus Kota Palopo, jika Walikota Palopo, Hj Naili Trisal selaku KPM di Perumda Tirta Mangkaluku tetap menginginkan 3 direksi dan 3 dewan pengawas, hendaknya ‘diterapkan’ sebelum tahun 2026. Paling tidak tahun 2025 ini.
Merujuk masa jabatan direksi Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang akan berakhir sekitar Mei 2026 mendatang, jika tidak dilakukan pergantian sebelum masa jabatan berakhir, maka nantinya akan dilakukan seleksi secara terbuka baik direksi dan dewan pengawas sekitar 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Dan rupanya, jika seleksi terbuka dilakukan tahun 2026 mendatang, sekitar awal Februari atau Maret, regulasi baru Permendagri Nomor 23 tahun 2024 bisa langsung diberlakukan. Namun lagi-lagi, semua tergantung kebijakan kepala daerah selaku KPM. (***)

