PALOPO–Masa jabatan Direksi Perumda Tirta Mangkaluku (Perumda TM) Palopo tinggal menghitung hari. Tiga direksi Perumda TM Palopo mengakhiri masa tugasnya per tanggal 10 Mei 2026. Ketiga direksi Perumda TM Palopo, yakni Direktur Utama (Dirut), Tawakkal, Direktur Keuangan dan Umum, Ris Akril Nurmansjah, dan Direktur Operasional, Hamid SN.
Hingga saat ini, hasil seleksi direksi baru ‘PDAM Palopo’ belum final. Prosesnya masih dikonsultasikan ke Kemendagri. Dalam konsultasi ini, ada tiga calon direksi yang lolos ke babak selanjutnya dikonsultasikan ke Kemendagri, yakni H. Yasir, Andi Siwaru Husain, dan Steven Hamdani.
Kepala BKPSDM Kota Palopo, Ilham Hamid, mengakui, per tanggal 10 Mei, Tawakkal Dkk akan berakhir masa dinasnya sebagai direksi Perumda TM Palopo. “Iya, tinggal menghitung hari,” kata Ilham.
Sejauh ini, kata dia, Walikota Palopo Hj Naili Trisal selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda TM Palopo, masih menunggu hasil konsultasi dengan Kemendagri, terkait hasil seleksi yang telah melalui berbagai tahapan di tingkat Pansel. “Proses konsultasi masih berlangsung di Kemendagri. Belum ada hasilnya siapa terpilih,” katanya.
Nah, jika sampai tanggal 10 Mei 2026, belum ada titik terang siapa yang terpilih sebagai pucuk pimpinan Perumda TM Palopo, Walikota Palopo hampir dipastikan akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) direktur Perumda TM Palopo, yang akan mengisi masa kekosongan pimpinan tertinggi BUMD milik Pemkot Palopo.
Plt direktur disiapkan jika sampai tanggal 10 Mei belum ada hasil konsultasi dari Kemendagri, sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.
Regulasi terbaru ini menjadi payung hukum utama dalam pengisian jabatan di lingkungan PDAM untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance. Dan merujuk regulasi tersebut, Plt direktur akan mengisi kekosongan jabatan direktur sampai adanya direktur defenitif.
Walikota Naili baru masih menunggu hasil konsultasi dari Kemendagri. Tim Pemkot Palopo yang diutus Walikota Naili ke Kemendagri memasukkan ajuan persetujuan hasil seleksi tersebut per tanggal 5 Mei 2026 atau hari Selasa lalu. Dokumen hasil seleksi tersebut diterima oleh Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Pengamat kebijakan publik dan akademisi, Achyar Amir mengatakan, konsultasi ke Kemendagri bukan sekadar formalitas, melainkan filter akhir untuk memastikan calon yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar nasional. Namun, ketatnya proses ini seringkali memakan waktu lama.
Sebagai pembanding, kata Achyar, berkas konsultasi dari Pemkot Parepare yang masuk Desember 2025, baru rampung April 2026 lalu. Dan baru ditetapkan direktur definitifnya. Kondisi yang memakan waktu ini dikhawatirkan akan merembet ke Palopo jika koordinasi tidak berjalan taktis.
”Kita berharap direktur definitif segera dilahirkan dari proses ini. Perumda TM membutuhkan pimpinan yang memiliki kewenangan penuh, bukan Plt yang ruang geraknya terbatas dalam mengambil kebijakan strategis,” kata Achyar Amir.
Achyar menambahkan, ketidakpastian pimpinan definitif dapat berdampak pada kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga iklim kerja yang sehat di internal perusahaan. “Direktur definitif sangat penting untuk menjaga stabilitas internal. Kita tidak ingin ada suasana kerja yang tidak tenang akibat kepemimpinan yang bersifat sementara dan otoriter, karena yang dipertaruhkan adalah pelayanan publik,” pungkasnya.
Menurut Achyar, kuncinya berada di tangan Kemendagri. Publik Palopo menanti apakah proses verifikasi ini akan berjalan kilat demi kepentingan pelayanan, atau justru harus mengikuti antrean panjang yang berujung pada penunjukan sosok Pelaksana Tugas. (***)

